- Siapa sangka dibalik permasalahan di Sumbar, ada dua Kabupaten di Sumatera Barat yang bersedia dan berebut wilayahnya menjadi sirip jalan tol Trans Sumatera yaitu jalan tol Pekanbaru Rengat yang ke arah provinsi rendang itu.
Penasaran siapa kedua Bupati berminat dengan jalan tol Pekanbaru Rengat tepatnya sirip tol Pekanbaru Rengat tersebut.
Dua wilayah itu adalah Kabupaten Dharmasraya dan kabupaten Solok Selatan keduanya secara geografis jika ditarik garis lurus juga tak jauh dengan ruas jalan tol Pekanbaru Rengat.
Sebelumnya, dengan tegas Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Dasril Panin Dt. Labuan yang telah mengirim surat secara resmi Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Terkait keinginan ini isi surat usulan itu adalah meminta pemerintah pusat bisa membangun federal atau sirip jalan tol dari Dharmasraya hingga ke Rengat provinsi Riau.
Bupati Dharmasraya mengatakan usulan pemerintah ini telah pula direspon langsung oleh menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono.
"Izin Bapak menteri kalaulah Pemerintah Daerah dharmasra yang berumur 19 tahun ini tidak disupport pemerintah pusat akan lambat dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya terutama infrastruktur yang membutuhkan biaya besar sebagai daerah yang ekonominya masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan infrastruktur menjadi harga mati untuk itu," ungkap Sutan Riska yang dilansir dari kanal YouTube Info Pagi, baru-baru ini.
Dia menegaskan dengan penuh kerendahan hati mewakili masyarakat Dharmasraya khususnya Sumatera Barat umumnya.
"Kami memohon agar rencana pembangunan fidher tol Rengat bisa dipercepat pembangunan karena ini impiannya sangat besar oleh kami Bapak menteri karena dari Dharmasraya ke Jambi 5 jam ke Pekanbaru 5 jam ke Padang 4 jam kalau sudah ada tol ke Rengat bisa satu setengah jam dan langsung ke Jakarta bisa 13 jam dari 28 jam mudah-mudahan yang baik kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin," tegasnya.
Melalui surat balasannya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjawab bahwa usulan pemerintah Kabupaten Dharmasraya ini dapat dituangkan dalam rencana umum jaringan bebas hambatan di Dirjen Bina Marga.
Basuki juga menyarankan agar pemerintah Kabupaten Dharmasraya segera melakukan revisi RT RW dan melakukan rencana pembangunannya sirip tol Dharmasraya ini ke dalamnya.
Menteri Basuki saat mengunjungi Kabupaten Dharmasraya pada bulan Januari lalu mengatakan rencana pembangunan bakal memakan waktu yang cukup lama termasuk soal pembahasan skema pembiayaan pembangunan