- Pemerintah Kota Bukittinggi secara resmi meluncurkan program integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) untuk tahun 2024. Pelaksanaan awal ILP ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh SKPD terkait di Balcone Hotel, Rabu 31 Juli 2024.
Wali Kota Bukittinggi, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Bukittinggi, Martias Wanto, menyampaikan bahwa pemerintah kota berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
Program ini dilaksanakan dengan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui ILP.
Baca Juga: Wali Kota Bukittinggi Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terkait R-APBD Perubahan 2024
"Dengan adanya program ILP, artinya Pemko bersama Pemprov dan pemerintah pusat melaksanakan kegiatan bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah harus terus berkomitmen dan semangat untuk berikan layanan kepada masyarakat, apalagi layanan kesehatan," tegas Martias Wanto.
Sekda juga menambahkan bahwa investasi di bidang kesehatan bukanlah investasi yang dampaknya dapat dirasakan langsung, namun efeknya akan dirasakan masyarakat dalam beberapa tahun ke depan.
"Misi Wali Kota adalah hebat di bidang kesehatan. Ini menjadi salah satu realisasi dari misi tersebut, yang tujuan utamanya adalah bagaimana seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan baik dan prima," tambahnya.
Baca Juga: Jelang Agustus, Pelatihan Paskibraka Bukittinggi 2024 Resmi Dimulai
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Linda Faroza, menjelaskan bahwa Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer bertujuan untuk melakukan sosialisasi awal pelaksanaan implementasi ILP di Kota Bukittinggi.
Konsep ini akan diterapkan di tingkat kecamatan dan kemudian diikuti di tingkat desa/kelurahan dengan keberadaan Unit Kesehatan di kelurahan yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu).
"Pustu sebagai jaringan Puskesmas akan bertanggung jawab dalam memastikan masyarakat di kelurahan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya. Pustu akan memberikan pelayanan kesehatan sesuai paket layanan Pustu yang berorientasi pada promotif dan preventif, serta mengkoordinir pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Posyandu dan kunjungan rumah oleh kader," tuturnya.
Baca Juga: Empat Siswa Agam Dilepas sebagai Duta Paskibraka dalam Seleksi Provinsi Sumbar
"Dengan keberadaan Pustu dan kader yang semakin diperkuat perannya di tingkat desa/kelurahan, diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan dan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dapat dilaksanakan dengan lebih optimal," sambung Linda Faroza.
Pada tahun 2024-2026, akan dilakukan scale up ILP nasional secara bertahap di 40 kabupaten/kota dengan dukungan dana Global Fund, yaitu 15 kabupaten/kota di tahun 2024, 15 kabupaten/kota di tahun 2025, dan 10 kabupaten/kota di tahun 2026.