- Pasca Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dilaporkan telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai ketum Golkar. Dan, Minggu (11/08) kepada publik ia menyampaikan lengser orang nomor satu di partai berlambang beringin.
Memang, jika berdasarkan AD/ART Golkar, Munaslub adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa dan memperoleh permintaan/persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
Keadaan luar biasa itu salah satunya, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Baca Juga: Airlangga Hartarto: Pimpinan Golkar 'Under 40' Ini Jerry Sambuaga
Sebelumnya partai Golkar pernah menyelenggarakan Munaslub pada 2016. Munaslub ini dipicu dualisme kepemimpinan dalam pengurusan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang dimulai sejak akhir 2014.
Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu (11/08), Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Partai Golkar, kata dia, akan melanjutkan proses penunjukan ketua umum baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal.
Baca Juga: Waduh! 61 PSN Masih Tahap Konstruksi, Kapan Selesai? Ini Penjelasan Menteri Airlangga Hartarto
Airlangga juga berpesan: "Kepada jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar ini".
Menperin boleh jadi Ketua Golkar: 'membuka jalan bagi partai lain'
Menurut Adi, saat menyampaikan pesan video ini, “gestur tubuhnya tidak terlampau sepenuhnya dalam kondisi yang baik-baik saja”, hal yang menimbulkan pembicaraan di publik.
Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar telah membuahkan tanda tanya dan spekulasi di tengah publik. Peristiwa politik itu dianggap sebagai upaya Joko Widodo menguasai partai berlambang pohon beringin setelah turun dari kursi presiden.
Baca Juga: Bukan Ridwan Kamil, Ternyata Golkar Dorong Airlangga Hartarto Jadi Cawapres
Di sisi lain, pihak Istana dengan tegas membantah mundurnya Airlangga berkaitan dengan Presiden Jokowi.
"Tidak ada kaitannya sama sekali dengan presiden,“ kata Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana.