– Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibawah kepemimpinan Gubernur, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy terus memacu realisasi Program Unggulan Sumatera Barat sejahtera dan berkeadilan hingga akhir periode kepemimpinannya.
Sejumlah capaian telah berhasil dicatatkan. Termasuk pada capaian realisasi rasio elektrifikasi desa hingga bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang menuai pujian dan pengakuan nasional beberapa waktu lalu.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat, saat ini sudah berada diangka 99,9 persen. Capaian ini mengindikasikan hampir tidak ada lagi desa atau nagari di Sumatera Barat yang tidak teraliri listrik.
Baca Juga: Makam Nabi Muhammad SAW Digali dan Jasadnya Dicuri? Inilah Daftar nama-nama Pelakunya
Termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rasio elektrifikasi di daerah ini per bulan Juni 2024 lalu, sudah mencapai 99,77 persen. Pada tahun 2025 nanti, Pemprov Sumbar bersama PLN akan melancarkan program Mentawai Terang yang akan menerangi Mentawai lewat pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Insyaallah, kita bersama PLN sudah punya Road Map program Mentawai Terang akan dimulai sekitar akhir tahun atau awal 2025 nanti. Jika Mentawai berhasil kita terangi, Rasio Elektrifikasi atau jumlah desa yang sudah teraliri listrik di Sumatera Barat akan menjadi seratus persen,” ungkap Mahyeldi di Padang, Rabu (18/9/2024).
Menurut Gubernur Mahyeldi, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menjadi satu-satunya daerah yang menyandang status Terdepan, Tertinggal dan Terluar atau 3T di Provinsi Sumatera Barat.
Baca Juga: Partai Ummat Sebut Vasko Ruseimy Seperti Turbo untuk Mahyeldi
Pasokan utama listrik di Mentawai, masih bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sehingga luasan jangkauannya terbatas, akibatnya masih ada masyarakat yang masih belum menikmati akses jaringan listrik karena untuk operasionalnya membutuhkan supply Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ketersediaannya sangat bergantung pada keadaan cuaca dan kondisi alam.
“Sekarang sekitar 6 Mega Watt listrik yang mengaliri mentawai disupply oleh pembangkit listrik tenaga diesel. Saat ini PLN bersama beberapa calon investor sudah punya rencana untuk pembangunan beberapa unit pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Mentawai. Diharapkan setelah itu, seluruh kebutuhan listrik masyarakat Mentawai dapat terpenuhi,” ungkapnya.
Upaya mengeluarkan Mentawai dari status 3T, juga dilakukan Pemprov Sumbar dengan mengusulkan Kabupaten tersebut kepada pemerintah pusat lewat BPH Migas sebagai daerah prioritas program konversi bahan bakar minyak tanah ke gas LPG.
Usulan ini diajukan karena memang masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai hari ini belum pernah tersentuh program konversi bahan bakar minyak tanah ke gas yang dilancarkan pemerintah pusat beberapa tahun lalu.
“Selain mendorong pembangunan PLTS, kita juga mengusulkan program khusus konversi minyak tanah ke gas di Mentawai agar masyarakat disana mendapatkan tambahan kuota gas LPG 3 kilogram bersubsidi. Ini sudah menjadi keharusan dan kebutuhan bagi masyarakat,” tegas Gubernur Mahyeldi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Herry Martinus menambahkan, sesuai tugas pokok dan fungsi,sejauh ini pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung dan menyukseskan Progul Gubernur dan Wakil Gubernur pada poin Sumbar Sejahtera dan Berkeadilan.