- Pembangunan mega proyek Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan adalah Jalan tol Trans Sumatera bagian sirip dari Tol Padang Pekanbaru yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau dengan total panjang 46 KM.
Pembangunan Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan sudag direncanakan dimulai pembangunannya dari tahun 2018.
Namun, diketahui hingga akhir 2023 Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan karena berbagai persoalan salah satunya penolakan dari 5 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Proyek Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan ini melewati pengunungan bukit barisan dan direncakan dibuat 3 terowongan dengan total Panjang 10,4 KM dengan biaya Investasi sekitar Rp 9 Triliun Rupiah dengan tol biaya secara keseluruhan diperkirakan mencapai 12 Triliun Rupiah.
Adapun kontraktor pelaksana dalam proses pengerjaan Terowongan tersebut adalah Japan International Cooperation Agency (JICA).
Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan ini dibagi kedalam 3 Paket yaitu Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 dengan total panjang keseluruhan sepanjang 46 KM, untuk pengerjaanya sendiri didahulukan untuk Paket 2 dan Paket 3 termasuk ketiga terowongan dimulai dari Nagari Sarilamak sampai dengan Nagari Pangkalan sepanjang 41 Km.
Sedangkan untuk Paket 1 belum bisa dikerjakan karena terjadi banyak permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Untuk Pendanaannya sendiri berasal dari 2 jenis pembiayaan yang pertama adalah Hibah Preparatory Survey dengan lingkup penyusunan FS, Basic Design dan Environmental Impact Assessment. Berdasarkan identifikasi awal, kegiatan fisik akan terbagi menjadi 3 paket yaitu:
Package 1: ± 14,0 km (Embankment Section)
Package 2: ± 11,5 km (Tunnel Section)
Package 3: ± 19,5 km (Bridge & Cut Section)
Preparatory Survey telah berlangsung sejak tahun 2019, namun mengalami beberapa kendala akibat adanya Pandemi Covid-19 dan penolakan warga khususnya dari Kabupaten Lima Puluh Kota pada Paket 1 sehingga pelaksanaan survei sempat terhenti.
Untuk pembiayaan pembangunan Paket 2 dan 3 diusulkan diusulkan akan menggunakan STEP Loan dan Paket 3 menggunakan Un-tied Loan yaitu berupa pinjaman Utang yang berasal dari pemerintah Jepang.
Namun untuk penentuan penggunaan mekanisme pinjaman luar negeri yang akan dipilih perlu diskusi lebih lanjut dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan setelah Preparatory Survey Tahap 1 diselesaikan oleh tim studi JICA.