- Ternyata Provinsi Kalimantan Timur belum merdeka bayangkan saja pembangunan jalan lingkar sepanjang 2,8 kilometer jalan ditempat. Selain itu, klaim pemerintah pengerjaan proyek mercusuar Jalan Lingkar mulai dikerjakan 2025 dibantah dewan.
Di dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum ada tertuang rencana belanja pengerjaan fisik proyek yang ditaksir menelan biaya Rp 150 miliar ini.
Anggota Banggar dari Fraksi PDIP Joni Alla' Padang (JAP) mengatakan, pemerintah baru mengajukan wacana pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar.
"Dalam pembahasan banggar tahun 2025 untuk jalan lingkar baru sampai pada rencana pembebasan lahan. Belum ada usulan untuk tahap pengerjaan," ucap Joni Alla' Padang.
Pemkot hanya menyampaikan baru memiliki dokumen perencanaan baru sampai wacana pembebasan lahan.
Dari total rencana 2,8 kilometer. Baru titik nol awal pembangunan jalan lingkar yang lahannya clear. Artinya 90 persen lahan untuk kebutuhan jalan lingkar masih belum beres.
Lebih lanjut, Banggar menyarankan Pemkot Bontang untuk bisa melakukan pekerjaan yang realistis. Sebab anggaran yang dibutuhkan membangun jalan lingkar mustahil bisa menggunakan pendanaan tunggal APBD.
Perkiraan pembangunan jalan lingkar yang mencapai Rp150 miliar harusnya bisa diusulkan ke Provinsi Kaltim atau pemerintah pusat.
Alasan tidak bisa menggunakan APBD secara tunggal karena Bontang masih memiliki pekerjaan rumah yang lebih penting. Seperti melakukan perbaikan infrastruktur.
Baik di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, penanganan banjir, belanja pegawai, belanja modal, dan kebutuhan lainnya yang dinilai penting.
"Tidak bisa kalau tunggal berharap APBD. Itu anggaran sangat besar Rp150 miliar estimasinya. Tapi belum dituangkan dalam perencanaan. Harusnya bisa diusulkan di Provinsi atau pusat saja," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Bontang berencana membangun proyek mercusuar Jalan Lingkar di tahun anggaran 2025 nanti. Proyek pembangunan jalan dari Tanjung Laut ke Bontang Kuala ini menelan anggaran Rp 150 miliar.