JAKARTA, - Para pengungsi terdampak bencana gempa bumi di Sumatra Barat (Sumbar) akan mendapat bantuan uang tunggu sebesar Rp500.000 per kepala keluarga (KK) setiap bulan dari pemerintah. Mereka mendapat uang tunggu selama berada di hunian sementara sambil menunggu hunian tetap akan kembali dibangun.
Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kepada pemerintah daerah dan juga para pihak terkait agar dapat segera mempercepat proses validasi data pengungsi terdampak bencana gempa bumi yang terjadi tanggal 25 Februari lalu. Sebab, masa tanggap darurat bencana ini akan berakhir pada 10 Maret mendatang.
“Perlu segera dilakukan percepatan data validasi pengungsi. Ini kaitannya dengan bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada mereka (pengungsi), termasuk uang tunggu,” ujar Muhadjir dikutip dari laman Setkab, Jumat (4/3/2022). Muhadjir sendiri meninjau lokasi terdampak bencana di Pasaman Barat dan Pasaman, Sumbar, Kamis (03/03/2022).
Baca Juga: Bantu Korban Gempa Pasaman dan Pasaman Barat, Ganjar Pranowo Kirim Logistik dari Jawa Tengah
Selain itu, Menko PMK meminta percepatan pendataan kerusakan infrastruktur, termasuk fasilitas umum yang juga sangat dibutuhkan.
"Dengan begitu, kita harapkan tanggal 10 Maret, akhir dari batas tahap tanggap bencana itu selesai, data-data ini sudah final agar tahap selanjutnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.
Menko PMK menilai pelaksanaan tanggap darurat mulai dari pencarian dan pertolongan terhadap korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penanganan kesehatan, dan pemulihan dini sudah berjalan baik.
Terkait sarana untuk kebersihan, sanitasi, dan MCK di tempat pengungsian yang masih belum tercukupi, Menko PMK menyampaikan bahwa dirinya sudah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menyiapkan.
Baca Juga: Ringankan Derita Korban Gempa Pasaman Barat, HIPMI Peduli Sumbar Salurkan Sejumlah Bantuan
“Di samping tentu saja ada bantuan-bantuan dari instansi. Mungkin saja termasuk TNI/Polri, kalau ada MCK mobile yang bisa ditarik untuk mendukung kebutuhan MCK di tempat-tempat pengungsi, agar segera dikirim. Insyaallah nanti malam tim dari Kementerian PUPR sudah akan datang ke sini untuk mendata kebutuhan-kebutuhan MCK karena ini memang sangat mendesak,” ujarnya.
Muhadjir juga meminta jajaran terkait untuk memastikan agar kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi dengan baik.
“Saya mohon juga ada kepastian-kepastian kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Tadi di beberapa lokasi saya lihat sudah cukup bahkan berlebih, hanya distribusinya saja yang perlu disinkronkan,” ujarnya.
Menutup keterangan persnya, Menko PMK menekankan agar dalam situasi pascabencana anak-anak yang menjadi korban harus dipastikan tetap mengenyam pendidikan. Meskipun berada di pengungsian namun proses pembelajaran diharapkan bisa berjalan lancar dan terfasilitasi dengan baik.