News - Bupati Bogor Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga sebagai pemberi suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 beberapa waktu lalu.
KPK menyebut dugaan suap yang dilakukan Ade Yasin (AY) bertujuan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Menanggapi persoalan ini, akademisi hukum tata negara Feri Amsari mengatakan hal semacam itu sudah sering terjadi sehingga membuat sistem pengelolaan keuangan di Indonesia semakin berantakan.
"Soal BPK yang disogok itu sudah jadi cerita berulang larena cerita jual beli WTP itu sudah seringkali terjadi dan itu yang membuat sistem pengelolaan keuangan kita kian beramtakan," kata Feri Amsari ketika dihubungi pada Jumat 6 Mei 2022.
Ia juga menjelaskan dan menyampaikan keraguannya terhadap independensi BPK dengan alasan bahwa BPK dipimpin oleh politisi.
"Apalagi pimpinan BPK diisi politisi sehingga kehendak konstitusi agar BPK menjadi lembaga mandiri tidak akan terwujud," ujar Feri Amsari.
Baca Juga: Auditor Terlibat Suap Pemda, Sultan: Tidak Boleh Ada Toksik Di Internal BPK RI
Ia menambahkan bahwa untuk diketahui, Ketua BPK Isma Yatun dan Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing adalah mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP.
"Apa yang terjadi di Kabupaten Bogor sebagai puncak dari segala persoalan yang menyinggung integritas BPK sebagai lembaga independen sehingga kasus Kabupaten Bogor ini adalah puncak gunung es karena banyak sekali kasus yang sama di mana-mana," katanya.