- Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin minta pemerintah untuk meninjau ulang wacana pembedaan tarif KRL.
Ia menilai wacana pembedaan tarif KRL tersebut sulit diterapkan di lapangan dan berpotensi menurunkan minat pelanggan KRL.
"KRL itu sudah jadi alat transportasi yang sangat digemari masyarakat, semua kalangan karena cepat, murah dan tentu efisien. Jadi janganlah dibeda-bedakan tarifnya (bagi pelanggan), kalau ini terus dilakukan malah bisa berkurang nanti peminatnya (KRL)," kata Gus Muhaimin soal pembedaan tarif KRL dalam keterangan tertulis di Parlementaria dikutip , Jumat 30 Desember 2022.
Baca Juga: Pantau Lokasi Banjir di Semarang Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Tinggalkan Pesan untuk Warganya
Alih-alih membedakan kelas penumpang, Cak Imin mengatakan, Kementerian Perhubungan mestinya berterima kasih pada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan kendaraan pribadi demi beralih menggunakan transportasi umum.
Sebab, menurutnya mereka telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk diatasi.
"Coba bayangkan kalau warga yang mampu, punya motor dan mobil pada enggan naik KRL, gimana macetnya jalan raya? Belum lagi polusi dan tentu angka kecelakaan lalu lintas. Justru seharusnya Kemenhub bersyukur masyarakat menyukai KRL," ujarnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai subsidi tarif KRL selama ini tepat sasaran.
"Dilihat dari antusias warga pakai KRL setiap hari yang nyaris nggak pernah sepi, itu menunjukkan bahwa subsidi tarif KRL tepat sasaran," tutur Gus Muhaimin.
Sebab itu, Legislator Dapil Jawa Timur VIII itu mendorong Kemenhub untuk meningkatkan fasilitas KRL daripada sibuk mengoreksi tarif.
Baca Juga: 7 Fakta Unik Kota Padang, Nomor 6 di Luar Dugaan
Menurutnya masyarakat pasti akan merespon positif apabila fasilitas setiap KRL serta sarana prasarananya semakin baik.
"Jadi daripada bahas pembedaan tarif, lebih baik Kemenhub perbaiki fasilitas KRL, termasuk sarananya, misalnya gerbong ditambah biar nggak terlalu berdesak, juga misalnya menambah palang pintu di perlintasan KRL yang belum terpasang," ujar Gus Muhaimin.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal mengatakan sedang menggodok mekanisme subsidi tepat guna. Subsidi tepat guna ini menggunakan data-data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar subsidi sampai pada yang berhak atau tepat sasaran.