bdadinfo.com

Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA Halaman 50 Kurikulum Merdeka Belajar: Peran MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD NRI 1945 - News

Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA Halaman 50 Kurikulum Merdeka Belajar: Peran MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD NRI 1945

- Soal Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA halaman 50 sebagai alternatif jawaban bagi siswa. Siswa dapat mengembangkan jawaban dengan lebih baik dan mencari sumber lain yang terpercaya untuk dipelajari di rumah.

Baca Juga: Teka-Teki Silang Bab 6 Halaman 138–139, Kunci Jawaban Paket Pendidikan Pancasila Kelas 9 SMP–MTs Kurikulum Merdeka Belajar

Materi kali ini, redaksi mencoba merangkum perbedaan Peran MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD NRI 1945, Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA Halaman 50 Kurikulum Merdeka untuk menjadi bahan diskusi di sekolah.

Di mana peran MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945, hingga alasan pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah.

Baca Juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 Halaman 171 172 Aktivitas 6.3: Analisis Teks Artikel Terkait Institusi Polri

Materi dan soal ini terdapat dalam buku Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA Bab 2 Kurikulum Merdeka 2023.

Pada halaman 50, siswa diminta untuk menjawab soal esai. Salah satu pertanyaannya, yakni apa yang akan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) jika usul perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan?

Baca Juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 Halaman 153 154 Aktivitas 5.4: Analisis Teks Artikel Gotong Royong

Untuk menjawab soal tersebut, siswa harus memahami peran MPR dalam pemerintahan di Indonesia.

Di bawah ini terdapat penjelasan singkat sebagai alternatif kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA halaman 50 Aktivitas 2.5.

Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA Halaman 50
Aktivitas 2.5

1. Jika sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, apa yang akan dilakukan oleh MPR?

Jawaban:

Jika sidang MPR untuk membahas perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan kuorum, maka MPR tidak dapat melanjutkan sidang tersebut atau melakukan proses perubahan.

MPR harus menunda sidang hingga kuorum terpenuhi, karena berdasarkan aturan, keputusan MPR terkait amandemen UUD memerlukan kehadiran minimal 2/3 dari jumlah anggota dan persetujuan minimal 50%+1 dari jumlah anggota yang hadir.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat