- Pelaku sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) kembali tertekan ditengah-tengah masuknya barang impor borongan ilegal yang membanjiri pasar domestik.
Tekanan tersebut tidak terlepas dari persaingan harga, dimana harga barang impor borongan ilegal dijual dengan harga yang jauh lebih murah, karena mereka tidak mengeluarkan biaya yang tinggi.
Hal ini kemudian menekan sektor industri TPT dalam negeri, yang terpaksa menurunkan biaya produksi dan berujung pada PHK masal pada perusahaan.
Baca Juga: Kisah Aladin Banuali, Perampok Baik Hati dari Sumatera Barat yang Dijuluki Robin Hood Indonesia
“Ada sampai seratus ribu orang yang dirumahkan, di PHK gara-gara barang impor yang membanjir, salah satu penyebabnya yaitu barang-barang ilegal yang membanjir,” ucap Redma Gita Wiraswasta, Ketum APSyFi, dikutip dari kanal Youtube CNBC, Minggu, 19 Februari 2023.
Redma menyayangkan pemerintah tidak mengambil sikap dan tidak melakukan upaya yeng serius dalam mengatasi barang-barang impor ilegal tersebut.
Bahkan disaat banyak terjadi PHK masal di perusahaan sektor industri, pemerintah tidak ada respon yang menunjukan tindakan-tindakan tegas mengenai hal itu.
“Hal-hal seperti itu saya kira harus menjadi atensi pemerintah, dan sampai saat ini kami tidak melihat ada hal itu,” jelas Redma Gita Wiraswasta.
Baca Juga: Minim Perencanaan, Gembar-gembor Desa Wisata Hanya untuk Kejar Penghargaan ADWI?
Baca Juga: Dukungan Makin Menguat, PKS Janji Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres Akhir Bulan Ini
Redma menjelaskan, untuk saat ini kondisi sektor industri sedikit diberi nafas, karena adanya momentum Imlek dan kondisi global yang mebuat barang-barang dari China terjadi perlambatan.
Namun, apabila pasca momentum tersebut sudah lewat dan tidak adanya upaya serius dari pemerintah, maka hal-hal serupa, seperti PHK di perusahaan juga akan kembali terjadi.
Dari keterangannya, dulu sudah ada upaya dari Menteri Keuangan untuk membentuk Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) yang berhasil menangkap beberapa oknum bea cukai dan tersangka lainnya.
Namun setelah Satgas PIBT itu sudah tidak berkerja lagi, impor-impor borongan yang serupa kembali merajalela masuk ke pasar Indonesia.
Selain itu, ia dan teman-temannya juga sudah mengusulkan dibentuknya Satgas penanganan impor ilegal, dimana hal serupa juga diusulkan oleh Kementerian Industri kepada Menteri Perekonomian pasca terjadinya PHK masal.