- Pengamat politik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus merespons BEM Universitas Indonesia atau BEM UI yang posting video meme Puan Maharani berbadan tikus.
Dalam video yang dibagikan di akun Tiktok resmi @bem.ui, animasi gedung DPR yang tiba-tiba terbelah dan keluarlah dua ekor tikus raksasa. Tak lama setelah itu, muncul sosok Puan berbadan tikus.
Video berdurasi 22 detik itupun membuat jagat maya heboh dan berbagai tokoh publik meresposnya, termasuk pengamat politik Formappi, Lucius Karus.
Ia menyatakan tidak ada yang salah dengan unggahan meme Puan berbadan tikus dari BEM UI tersebut.
Baca Juga: Bagaimana Tata Cara, Niat, dan Waktu yang Tepat untuk Sholat Tahajud? Ini Penjelasannya
"Sebagai sebuah bentuk ekspresi, saya kira sih tak ada yang salah dengan gambar yang diproduksi BEM UI dalam merespons keputusan DPR yang mengesankan Perppu Cipta Kerja," kata dia kepada , Kamis 23 Maret 2023.
Lucius menyampaikan sebagai anggota DPR sudah sewajarnya dinilai kinerjanya, karena BEM UI ini memang salah satu kelompok masyarakat yang konsisten memantau perkembangan RUU di DPR termasuk Cipta Kerja.
"BEM UI sebagai salah satu kelompok masyarakat yang konsisten memantau perkembangan pembahasan RUU di DPR termasuk Perppu Cipta Kerja tentu pada prinsipnya berhak menilai apa yang terjadi dengan proses pengesahan Perppu tersebut. Sebagai lembaga publik, sudah sewajarnya DPR dinilai pekerjaannya. Dan apa yang disampaikan BEM UI dalam rangka menilai pekerjaan DPR itu," jelasnya
Pengamat politik Formappi itu juga menyampaikan DPR tidak perlu baper soal meme Puan berbadan tikus dari BEM UI itu.
"Jadi saya kira DPR nggak perlu baper. Demikian juga dengan figur yang namanya disebut dalam.gambar BEM UI itu. Tentu saja karena punya jabatan di DPR sehingga dianggap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil DPR," jelasnya.
Selain itu, Lucius Karus meminta DPR mendengarkan aspirasi dari masyarakat salah satunya dari BEM UI.
"Sebagai lembaga perwakilan, DPR sudah seharusnya menunjukan peran representasi mereka dengan mendengarkan aspirasi dari elemen masyarakat seperti BEM UI itu. Kalau tetiba mengesahkan sesuatu tanpa adanya partisipasi bermakna, jangan salahkan publik jika DPR dikritik sangat keras.," ujarnya.(*)