- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan adanya laporan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh yang menyebut adanya kemungkinan 43 persen program yang tidak optimal.
Presiden Jokowi dengan tegas menekankan agar adanya pengawasan dari BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memfokuskan hasil agar menjadi produktif dan tepat guna.
Presiden Jokowi menyesalkan adanya penggunaan anggaran di salah satu kabupaten yang ditujukan untuk penanganan stunting dan pembangunan balai pertanian namun 80 persen dananya habis untuk honor rapat dan hanya 20 persen yang digunakan untuk kegiatan.
“Bapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” kata Presiden Jokowi, keterangan tertulis dikutip Kamis, 15 Juni 2023.
Selain pengawasan yang difokuskan ke hasil, Jokowi juga meminta kepada BPKP untuk mengarahkan pemerintah pusat, daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kementerian/lembaga dan lain sebagainya ke hal-hal yang lebih memberikan dampak.
Baca Juga: Wow! Vicky Prasetyo Maju Jadi Anggota DPR dan Dipuji Presiden Jokowi, Ini Katanya
Dalam kesempatan yang sama, pria kelahiran Surakarta tersebut mengungkapkan alasannya mengapa ia sebagai Kepala Negara selalu datang hingga ke lapangan secara langsung.
Jokowi menjelaskan, bahwa dirinya ingin memastikan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah benar-benar dirasakan oleh rakyat. Ia mengakui jika hal semacam itu yang menjadi kekurangan dari para jajaran pemerintah saat ini.
Mantan Wali Kota Solo tersebut menuturkan, bahwa pengawasan yang ketat sangat perlu dilakukan agar program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
Ia menambahkan, bahkan meski telah dilakukan pengawasan, acap kali ada saja yang tidak dapat terlaksana secara optimal. Jokowi membayangkan bagaimana jika tidak ada sama sekali pengawasan yang dilakukan.
Jokowi menandaskan, pentingnya pengawalan serta pemrioritasan program-program mana yang dapat memberikan dampak besar kepada masyarakat. Presiden mencontohkan program perlindungan sosial yang seharusnya digenjot lebih baik lagi untuk mengentaskan kemiskinan di suatu daerah.***