PESISIR SELATAN, -
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (PDTT) A. Halim Iskandar memutuskan kabupaten Pesisir Selatan sebagai lokasi puncak peringatan ke-71 Hari Bakti Transmigrasi (HBT) yang jatuh pada 12 Desember 2021.
Dijadikannya Pesisir Selatan sebagai pusat kegiatan HBT tahun ini merupakan bagian dari apresiasi pemerintah pusat kepada semua unsur, khususnya masyarakat atas dukungan pada program transmigrasi, sehingga bisa berkembang dengan baik dan maju.
Baca Juga: PPID Pesisir Selatan Masuk 3 Besar Badan Publik Terbaik KIP Sumbar
"Masyarakat Pesisir Selatan telah memberi ruang bagi para warga transmigran. Solidaritas seperti itu patut diapresiasi," kata Mendes saat pertemuan dengan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar di kantor Kementerian Desa PDTT Jakarta, dikutip dari laman resmi Pesisirselatankab.go.id, Rabu (1/12/2021).
Mendes beserta rombongan dijadwalkan tiba di Kota Padang pada Sabtu (11/12). Sebelum ke Pesisir Selatan, pria yang biasa dipanggil Gus Halim itu terlebih dahulu akan bertemu dan beramah tamah dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Baca Juga: Audiensi Dengan Mendes PDTT, Kapolri Pastikan Pendampingan Edukasi Dana Desa
Setelah itu makan malam bersama bupati dan membahas berbagai upaya strategi dalam percepatan pembangunan serta pengembangan daerah transmigrasi dan sekaligus menginap di rumah dinas bupati di Painan.
Pada pucak peringatan HBT akan digelar pameran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), produksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari daerah transmigrasi. Kemudian Gus Halim juga dijadwalkan akan melakukan penyerahan bantuan transmigrasi.
Gus Halim dan rombongan berencana menginap di rumah dinas bupati agar memiliki waktu lebih banyak untuk berbincang.
Menurutnya, banyak hal yang harus dibahas dengan pemerintah daerah terkait percepatan pengembangan wilayah transmigrasi.
Mendes memuji masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang begitu paham dengan segala perbedaan dan semangat Kebhinekaan. Meski berlainan suku, budaya tapi mereka tetap bisa hidup rukun berdampingan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Tanpa adanya penerimaan yang baik dari masyarakat pribumi, kerukunan tidak akan terwujud. Berbagai konflik horizontal pasti akan terjadi, sehingga berbagai program pembangunan di wilayah transmigrasi tidak akan berjalan lancar.
"Karena kemajuan tercipta dari harmoni, maka saling menghargai tetap terjaga," ujar dia.
Ia meminta pemerintah kabupaten tetap memperhatikan kerukunan kehidupan masyarakat transmigrasi Lunang dan Silaut, mengingat perbedaan latar belakang suku, budaya dan adat mereka dengan pribumi.