- FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U-20 2023 yang semestinya berlangsung pada Jumat (31/3) di Bali. Pembatalan itu karena Gubernur Bali I Wayan Koster menolak kedatangan Israel ke Pulau Dewata.
Saat ini PSSI tengah mencari solusi untuk mengatasi permasalahan, mengingat potensi sanksi dari FIFA jika Indonesia dianggap tidak mampu menyelenggarakan turnamen sesuai kesepakatan awal.
Koordinator Save Our Soccer (SOS) dan juga Pengamat Sepak Bola, Akmal Marhali menyatakan bukan perkara sulit bagi FIFA untuk mendegradasi Merah Putih sebagai host Piala Dunia U-20. Apalagi, penolakan yang disuarakan bukan dari orang sembarangan.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jabodetabek Besok Sabtu 1 April 2023,BMKG: Waspada Hujan Jaksel dan Jaktim Pagi Hari
Penolakan ini mulai memuncak dari berbagai pihak, bukan hanya dari organisasi masyarakat, melainkan juga dari sejumlah pejabat.
Tercatat ada dua pejabat gubernur yang secara terang-terangan menolak kedatangan Timnas Israel. Mereka adalah Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo
Akmal mencermati, pejabat publik di Tanah Air tak begitu paham dengan dinamika sepak bola terkhusus yang berkaitan dengan FIFA.
Sehingga, mereka dengan mudahnya mengeluarkan pernyataan bahkan surat resmi guna menolak salah satu peserta Piala Dunia U-20.
“Kalau kemudian pahitnya Indonesia dicoret dari pila dunia, maka orang-orang politik ini harus bertanggung jawab, jangan kemudian nanti lempar badan.” Kata Akmal Marhali kordinator Save Our Soccer (SOS) dan pengamat sepak bola dikutip dari Instagram @inilah_com
Apakah demikian sulit untuk memisahkan antara politik, olahraga, dan bahkan mungkin juga dengan keyakinan?
Baca Juga: Kunjungi Masjid Baitul Makmur Nagari Minangkabau, Wabup Tanah Datar Bicara soal Kabupaten Madani
FIFA telah membatalkan agenda drawing Piala Dunia U-20 2023 di Bali pada 31 Maret mendatang.
Hal ini menyusul penolakan dari sebagian elemen masyarakat, termasuk Gubernur Bali. Gubernur Bali I Wayan Koster menolak keikutsertaan tim Israel dalam drawing tersebut. Alasannya, sikap Israel terhadap Palestina tak sesuai dengan kebijakan politik Indonesia.