PASAMAN, - Dua legislator Sumatera Barat asal pemilihan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Khairuddin Simanjuntak dan Syamsul Bahri, menuding Pemprov Sumatera Barat abai terhadap pembangunan di dua kabupaten paling utara tersebut.
Pernyataan kedua anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan itu didasari atas arah kebijakan pembangunan pemerintah provinsi yang tidak berpihak kepada daerah itu. Hal ini diketahui dari rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022.
"Pasaman dan Pasaman Barat merasa dianaktirikan oleh Pemprov Sumbar. Ini menurut rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh pihak Pemprov kepada DPRD Sumbar," ucap Khairuddin Simanjuntak, anggota Banggar DPRD Sumbar, kepada , Sabtu (21/8/2021).
Salah satu contoh kurangnya perhatian pemerintah provinsi ke Kabupaten Pasaman, kata Bang Juntak, sapaan akrabnya terlihat dari rancangan KUA PPAS pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dimana, alokasi anggaran untuk sektor ini sangatlah minim sekali untuk Pasaman dan Pasbar.
"Bahwa untuk perikanan darat yang menjadi keunggulan Kabupaten Pasaman tidak seberapa anggaran. Boleh dibilang nol. Padahal, kita sama sama ketahui, wilayah Pasaman adalah sektor budi daya ikan air tawar (darat) terbesar di Sumbar, bahkan Sumatera," ungkap Juntak.
Hal ini, kata Juntak, berbeda jauh dengan alokasi anggaran kepada sejumlah kabupaten/kota lain di Sumbar. Sehingga, menurut Juntak tidak salah lagi Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Mahyeldi-Audy ini terkesan menganak tirikan Kabupaten Pasaman.
"Ini kita ketahui setelah rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2022 yang diajukan Pemprov Sumbar ke DPRD, kita telisik bahwa untuk dorongan kepada petani ikan darat di Pasaman boleh dibilang nol. Itulah yang membuktikan, salah satu contoh," tukas Juntak.
Perihal itu, Juntak mengaku sedih. Ia menilai Pemprov Sumbar sekarang ini kurang sensitif terhadap nasib masyarakat di kabupaten itu. Khususnya, kepada pembudidaya ikan. Ia pun berjanji akan memperjuangkan nasib petani ikan di daerah itu.
"Kita merasa sedih. Malah untuk pembelian mobil, operasional ada. Pemprov Sumbar kurang sensitif, kurang peduli terhadap petani pembudidaya ikan di Pasaman. KUA PPAS sedang dibahas hari ini, oleh TAPD Pemprov Sumbar dengan Banggar DPRD. Kita sedang berjuang keras agar petani ikan di Pasaman diperhatikan," ujarnya.
Pasaman-Pasbar Bisa Saja Gabung dengan Madina Bentuk Provinsi Baru
Hal senada juga dikatakan oleh anggota DPRD Sumbar Fraksi PDI Perjuangan, Syamsul Bahri. Menurutnya, Pemprov Sumbar terkesan menganak tirikan Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman. Hal ini tampak dari arah kebijakan pembangunan di Sumatera Barat.
"Terkait dengan arah kebijakan pembangunan di Sumatera Barat, baik di sektor infrastruktur, pertanian, perikanan dan kelautan juga diseluruh sektor, saya kira Pasaman dan Pasaman Barat, itu dianak tirikan oleh Pemprov Sumbar," ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumbar ini.
Ia berharap kepemimpinan gubernur Mahyeldi dan wakilnya, Audy harus adil dan mencerminkan pemerataan pembangunan di wilayah itu. Jika terus abai, bukan tidak mungkin dua kabupaten itu akan bergabung membuat provinsi baru dengan Kabupaten Madina.
"Oleh karena itu, bukan tidak mungkin Pasaman Barat dan Pasaman itu akan bergabung membuat provinsi baru dengan Kabupaten Madina. Jadi, kita berharap dikepemimpinan Mahyeldi-Audy ini, mencerminkanlah pemerataan pembangunan di Sumatera Barat ini," tukasnya.
Terkait pula dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Syamsul Bahri menegaskan, itu juga bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ia katakan, sebab, Kepulauan Mentawai itu tidak ada sedikitpun disentuh pembangunan dari APBD.