– Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan istimewa, yaitu Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas prestasi luar biasa Sumatera Barat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan serta program pembangunan berkelanjutan demi memajukan kualitas lingkungan hidup.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, secara langsung memberikan penghargaan ini kepada Gubernur Mahyeldi Ansharullah, yang dianggap sebagai pemimpin daerah terbaik dalam mengelola lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2022.
Baca Juga: Daftar Bangunan Peninggalan Belanda di Sumatera Barat yang Kini Masih Berdiri Kokoh, Ada Jam Gadang!
Tak hanya itu, Sumatera Barat juga memperoleh penghargaan sebagai Entitas Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Penghargaan ini diterima oleh Asben Hendri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, atas nama Gubernur.
Tidak hanya pemerintah provinsi, DPRD Sumatera Barat juga meraih penghargaan sebagai DPRD Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022.
Baca Juga: Kelezatan Tersembunyi Pulau Mentawai, Anggau Siboik-boik, Hidangan Laut yang Langka
Penghargaan ini diberikan kepada DPRD Sumatera Barat yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD, Irsyad Syafar. Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa Sumatera Barat telah mengambil komitmen serius dalam menjaga lingkungan.
Ia menegaskan bahwa lingkungan yang sehat memerlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, terutama di tingkat lokal.
Mahyeldi juga menggarisbawahi pentingnya memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya restorasi ekosistem dan pengelolaan lahan yang lebih baik.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengungkapkan bahwa informasi dan data yang akurat adalah kunci dalam memahami tanggung jawab terhadap lingkungan.
Upaya ini dibantu oleh penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), yang menjadi panduan untuk mengembangkan kebijakan sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.