- Anggota DPRD Kota Bukittinggi terpaksa sambut aksi unjuk rasa mahasiswa melalui sambungan telepon, Kamis 13 April 2023.
Hal itu dilakukan mengingat saat unjuk rasa dilaksanakan, anggota DPRD Kota Bukittinggi sedang tidak berada di tempat karena ada agenda lain.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Rusdi Nurman yang didengarkan oleh seluruh massa aksi melalui sambungan telepon.
Baca Juga: Ini Dua Tuntutan Mahasiswa yang Menggelar Unjuk Rasa di DPRD Bukittinggi Hari Ini
"Mohon maaf kepada adinda dan adik-adik kami, kami pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi tidak bisa hadir dan ikut bersama adik-adik saat ini di Bukittinggi," ujarnya.
Absennya anggota DPRD Kota Bukittinggi dalam aksi massa itu kata Rusdi karena saat ini dirinya bersama anggota lainnya sedang memiliki agenda terkait Pansus Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Bukittinggi 2022.
Meskipun demikian, melalui sambungan telepon, dirinya turut menyampaikan dukungannya terkait tuntutan yang dilayangkan oleh para demonstran.
Baca Juga: Nilai UU Cipta Kerja Berdampak di Bukittinggi, Ratusan Mahasiswa Gelar Demonstrasi
"Pada prinsipnya kami mendukung dan mensuport, bahkan memberikan ennergi yang positif kepada adik-adik dalam menyuarakan dan menolak tentang Undang-undang Cipta Kerja," tuturnya.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan bahwa dirinya bersama anggota juga memiliki visi yang sama dengan para demonstran terkait UU Cipta Kerja yang telah disahkan.
"Sama dengan kami, satu presepsi dan satu pandangan bahwasanya undang-undang tersebut banyak melanggar dan merampas hak-hak dan bertentangan dengan sosial kemanusiaan masyarakat kita di Bukittinggi," ucapnya.
Baca Juga: Pantau Kesiapan Arus Mudik, Komite II DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja ke 3 Lokasi Ini
Walaupun tidak berada langsung di tengah massa aksi, Rusdi Nurman berjanji akan mengakomodir tuntutan dari para mahasiswa yang berunjuk rasa hingga ke jenjang selanjutnya.
"Kami akan melakukan respon yang cepat melalui surat, fax atau email kepada tingkatan yang lebih tinggi, antara laian DPRD Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat, DPR-RI bahkan lembaga tinggi negara yang berkompeten," kata Rusdi Nurman.