- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus mendorong efisiensi penggunaan anggaran agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Deputi RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB, Erwan Agus Purwanto dalam seminar bertajuk "Ukur Integritas, Tekan Resiko Korupsi” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Senin, 10 Juli 2023.
"Kami mendorong penggunaan anggaran agar betul-betul menghasilkan sesuatu yang dirasakan masyarakat. Sehingga setiap rupiah kita kawal penggunaannya agar kinerja ditetapkan dengan baik," ungkapnya.
Baca Juga: Jokowi Tinjau Panen Jagung di Papua, Stafsus Presiden Billy Mambrasar Turut Temani Kunjungan Kerja
Menurutnya, penggunaan anggaran yang berdampak terhadap masyarakat ini juga ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi internal bersama KemenPAN-RB.
Beberapa aspek penting yang disorot dalam rapat koordinasi tersebut di antaranya terkait pengurangan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
"Itu terkait dengan penanggulangan kemiskinan, korupsinya banyak, bantuan tidak sampai, termasuk sejak awal misalnya cara merancang program penggunaan anggarannya tidak efisien. Ini semua yang akan kita benahi," paparnya.
"Ini yang kemarin dalam rapat koordinasi internal, Bapak Presiden Joko Widodo menyinggung terkait pengurangan kemiskinan maupun penanggulangan stunting. Jangan sampai yang dianggarkan Rp10 miliar, yang terpakai hanya Rp2 miliar. Ini yang ingin kita perkuat," tambah Erwan.
Erwan menerangkan, tahun ini KemenPAN-RB telah melakukan refocusing dengan menyederhanakan sejumlah komponen penting agar menjadi lebih efektif.
"Tahun ini kami melakukan refocusing. Yang tadinya rumit kita sederhanakan. Sehingga Reformasi Birokrasi kita tahun double track, yaitu secara umum memperbaiki birokrasi kita agar berkelas dunia yang bebas KKN. Kedua dengan reformasi birokrasi, tidak ada korupsi dan hasilnya itu segera dirasakan oleh masyarakat. Ini yang kita sebut sebagai reformasi birokasi yang berdampak," ungkapnya.
Antisipasi Jual Beli Jabatan
Salah satu aspek penting yang disorot KemenPAN-RB adalah jual beli jabatan. Menurutnya, KemenPAN-RB telah menerapkan reformasi birokrasi tematik yang sekaligus menjadi konsen kementerian dan lembaga dalam mengantisipasi jual beli jabatan.
"Soal jual beli jabatan itu kita treatment on track yang kita sebut reformasi birokrasi tematik. Indeks ini kan penting menjadi konsen kementerian dan lembaga. Kalau di daerah pengaruhnya ke Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kalau di pusat kan tunjangan kinerja," ungkapanya.
Selain jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa juga masuk dalam track Reformasi Birokrasi tematik yang menjadi konsen KemenPAN-RB saat ini.
"Kemudian terkait pengadaan barang dan jasa, ini juga masuk dalam Reformasi Birokrasi tematik kami. Kalau nanti pengadaan barang dan jasa tidak menggunakan e-katalog, otomatis nilainya akan turun,” ujarnya.