Jakarta, – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan respons terkait kondisi dan permasalahan bangsa saat ini. HMI menilai berbagai macam masalah yang melanda Indonesia saat ini menandakan negara sedang tidak baik-baik saja.
“Kompleksitas persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi saat ini menandakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja," Ujar Ketua PB HMI Raihan Ariatama.
Lebih lanjut, PB HMI menyinggung berbagai permalasahan yang sedang menimpa bangsa ini diantaranya, kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok, kualitas demokrasi yang mengalami penurunan, kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar hingga polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat.
Baca Juga: Pimpinan Sejumlah Organisasi Mahasiswa Temui Presiden Jokowi di Istana, Ada Apa?
"Selain itu ada polarisasi terjadi di tengah-tengah masyarakat dan sentimen berbasis agama, ras dan suku menguat merupakan deretan persoalan yang kompleks yang menimpa negeri ini, di mana masyarakat menjadi korban utamanya," lanjut Raihan Ariatama.
Menanggapi hal ini, PB HMI telah menggelar rapat Pleno untuk merespons persoalan kompleks tersebut pada 7-10 April 2022 di Bogor, Jawa Barat.
“Sebagai bagian dari masyarakat sipil, HMI berperan sebagai intermediary actor yang harus responsif terhadap persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah” Ujar Ketua PB HMI Raihan Ariatama
Berikut ini adalah 10 poin hasil rekomendasi sikap PB HMI untuk pemerintah:
- Meminta kepada seluruh elemen bangsa agar tetap tegak berdiri menjaga amanat reformasi dalam hal masa jabatan presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan memutuskan kebijakan yang tepat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok karena kondisi ekonomi dan mental masyarakat telah terpuruk akibat Pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda Indonesia;
- Meminta pemerintah untuk tetap fokus pada penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19;
- Mendorong pemerintah untuk menstabilkan harga BBM jenis Pertamax dan menjamin ketersediaan BBM jenis Pertalite bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di berbagai daerah dengan harga terjangkau dan memastikan realisasi subsidi BBM yang tepat sasaran;
- Mencabut kebljakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% karena akan semakin membebani ekonomi masyarakat yang telah tertekan dan terpuruk selama ini akibat Pandemi Covid-19;
- Menerima dengan syarat pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dengan catatan sebagai berikut: a. Pemerintah harus menjamin pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan hidup guna menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup b. Pemerintah harus menjamin keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan dan masuk dalam struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara;
- Meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat;
- Meminta komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu;
- Meminta seluruh pihak dan elemen bangsa untuk menjaga soliditas antar anak bangsa dan stabilitas keamanan demi merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keberagaman yang harmonis;
- Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi kembali jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak capable dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai menteri.