– Dua pengurus organisasi masyarakat Islam besar Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Muhammadiyah, sepakat untuk menghilangkan politik identitas pada Pemilu 2024.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya menegaskan, bahwa menuju pemilu 2024 NU berdiri dalam hal menghilangkan politik identitas.
"Meskipun meniadakan sentimen politik identitas dan Pemilu 2024 bukanlah upaya yang mudah," kata Gus Yahya, dikutip dari laman NU Online baru-baru ini.
Baca Juga: Viral Rombongan Polri Tabrak Lari Mahasiswi Cantik FH Unsur, Begini Hasil Lidik Mabes
Gus Yahya menjelaskan, sentimen soal politik identitas itu dieksploitasi juga pada Pemilu 2019 lalu, tapi ia berpandangan lagi bahwa politik identitas itu telah menjadi semacam bawaan masyarakat politik sejak dulu.
Ia juga berujar bahwa tradisi politik masyarakat Indonesia itu memang diciptakan atas dasar kurang lebih politik identitas.
"Pertama, tradisi politik masyarakat kita memang pada awalnya dibangun atas dasar kurang lebih politik identitas, dalam hal ini praktik atau model dinamika politik yang berlangsung cukup lama, berapa puluh tahun," ujarnya.
Baca Juga: Pendaftaran LPDP 2023 Telah Dibuka, Ikuti Prosedurnya Yuk Biar Bisa Lolos!
Oleh karena itu, ia pun berharap kepada elit politik supaya tak mengeksploitasi lagi masalah identitas ini sebagai senjata untuk memuaskan berpolitiknya.
Gus Yahya juga menyadari bahwa di dalam lingkungan NU kecenderungan politik identitas itu masih cukup kuat, terutama dalam semangat peyoratif.
"Saya kira semua orang juga mengetahui dan kami sendiri dalam kepemimpinan NU menyadari bahwa di dalam lingkungan NU kecenderungan politik identitas masih cukup kuat, terutama karena semangat atau dalam istilah peyoratif bisa dikatakan syahwat politik NU ini masih sangat besar," katanya.
Oleh sebab itu, ia juga mengklaim bahwa NU akan memberikan fokus yang lebih pada upaya pendidikan politik masyarakat, agar akar rumput bisa memilih pejabat secara rasional dan tak tersulut oleh politik identitas.
"Ini menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan berat bagi semua pihak, utamanya organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan," jelas dia