Pembahasan dan kunci jawaban berikut dikutip dari buku Ekonomi Kelompok Peminatan Kelas XI untuk tingkat SMA/MA Kurikulum 2013 yang diharapkan dapat memberikan tambahan materi bagi siswa.
Kunci jawaban Ekonomi kelas 11 SMA/MA halaman 184 ini memuat materi APBN dan APBD dan sebagainya, yang diharapkan dengan itu siswa lebih memahami materi.
Pembahasan dan kunci jawaban Ekonomi kelas 11 ini pun dapat menjadi bahan evaluasi siswa bagi guru dalam menelaah sampai mana pemahaman siswa tentang APBN dan APBD.
Selain itu, siswa juga dapat mengkaji materi soal Ekonomi dan kunci jawaban agar nantinya menguasai soal-soal lain yang setara atau bahkan lebih rumit.
Berikut ini kunci jawaban dari buku Ekonomi Kelompok Peminatan IPS untuk SMA/MA kelas 11 Kurikulum 2013.
Uji Penguasaan Materi 6.4
1. Seperti halnya negara, pemerintah daerah juga harus menyusun APBD. Definisi APBD hampir sama dengan APBN yang membedakan hanya spektumnya saja.
Pembahasan:
Jika APBN merupakan anggaran dan belanja negara, APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja di lingkup daerah.
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, APBD merupakan daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu (1) tahun.
Pada dasarnya, tujuan penyusunan APBD sama dengan tujuan penyusunan APBN, APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Dengan adanya APBD, tingkat penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam menggunakan dana daerah akan dapat dicegah.
Beberapa tujuan lain APBD adalah sebagai berikut:
- membantu pihak daerah demi mencapai tujuan fiskal
- membantu meningkatkan koordinasi atau pengaturan pada setiap bagian yang ada di lingkungan pemerintah daerah
- membantu menciptakan dan mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang, jasa publik, dan hal umum lainnya
- membantu meningkatkan dan menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan mempertanggungjawabkannya ke DPR atau DPRD
Adapun sumber-sumber pendapatan daerah, antara lain: