- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, UMKM sering mendapatkan banyak kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya.
Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainya. Hal ini disebabkan karena UMKM dinilai sering memiliki faktor manajerial dan pengelolaan keuangan yang buruk. Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan dan pembukuan yang rapi. Padahal, dengan adanya pembukuan pelaku usaha bisa mengetahui sehat atau tidaknya usaha mereka.
Di era digital saat ini sebagian besar pelaku UMKM masih "buta" akuntansi. Survey menyatakan sekitar 90% UMKM Indonesia tidak mampu bertahan lebih dari 5 tahun adalah karena tidak memahami akuntansi. Akibatnya :
- Salah kelola asset
- Tidak mampu mengatur cash flow dengan baik
- Tidak bisa memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan
- Mengelola usaha hanya mengandalkan catatan dan insting semata
Untuk mendorong akses pembiayaan UMKM yang lebih luas, sekaligus melakukan penguatan literasi keuangan UMKM, Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan penguatan akselerasi peningkatan akses keuangan UMKM. Hal tersebut diwujudkan melalui penggunaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) yang dapat memudahkan UMKM dalam pencatatan transaksi keuangan usaha dan secara otomatis dapat menghasilkan laporan keuangan secara digital.
Penguatan literasi pencatatan keuangan UMKM ini merupakan salah satu dukungan BI guna pencapaian porsi kredit perbankan kepada UMKM sebesar 30% pada tahun 2024 sebagaimana dicanangkan oleh Presiden RI pada tahun 2021, yang hingga saat ini telah mencapai 20,6% dari total kredit perbankan, serta upaya untuk pencapaian kebijakan Rasio Kredit Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Masih rendahnya penyaluran kredit pada UMKM ini, salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan maupun rendahnya literasi keuangan. Merespons hal tersebut dan sebagai upaya mendorong peningkatan kapasitas UMKM dalam pengelolaan keuangan, BI berinisiatif menyediakan fasilitas pencatatan keuangan SIAPIK.
SIAPIK adalah aplikasi pencatatan keuangan berbasis digital yang diharapkan dapat mempermudah UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan sehingga dapat menjadi solusi akses keuangan UMKM untuk UMKM Naik Kelas. Sejak diluncurkan Bank Indonesia (BI) pada 2017 lalu sampai dengan akhir tahun 2021, telah tercatat pengguna Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) sebanyak 17.837 pengguna, mayoritasnya atau 99% adalah usaha mikro yang didominasi dengan 40% sektor usaha manufaktur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 724 UMKM telah memperoleh pembiayaan dari perbankan dengan total sebesar Rp18,3 miliar. Sebagai salah satu inovasi dalam mendorong pengelolaan keuangan UMKM, SIAPIK yang memiliki fitur andalan, yaitu Standar, Mudah, Aman, Sederhana dan Handal (S.M.A.S.H). SIAPIK juga dilengkapi dengan Buku “Pedoman Literasi SIAPIK" sebagai modul pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang terstandardisasi serta memenuhi kebutuhan lembaga keuangan dalam melakukan analisa kredit.
Ke depan Bank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa memperkuat koordinasi dalam pengembangan UMKM di Indonesia demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selaras dengan hal tersebut, diharapkan UMKM tetap senantiasa konsisten dan berkomitmen dalam menjaga kualitas produknya, kreatif dan inovatif, serta mampu secara selektif dan cermat dalam mengakses informasi mengenai akses pembiayaan, dengan memanfaatkan teknologi digital.***
Penulis: Yosi Kurnia, SE, M.Si, Ak-Dosen Universitas Perintis Indonesia.