JAKARTA, - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, pinjaman online (pinjol) yang marak belakangan ini telah menyusahkan masyarakat kecil dan sudah sangat mengkhawatirkan.
Karena itu, negara harus hadir dalam menghadapi keberadaan pinjaman pinjol ilegal tersebut, seperti dengan memperkuat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan koperasi.
“Maraknya pinjol karena rakyat kecil butuh uang cepat, mudah, dan dekat. Jadi negara harus bisa menghadirkan lembaga keuangan yang bisa seperti itu. Bagaimana solusinya? Kita kuatkan PNM dan koperasi,” kata Gobel dalam keterangan pers, Sabtu (6/11/2021).
Diakui Gobel, saat ini banyak rakyat kecil yang terjerat pinjol ilegal dengan bunga mencekik dan teror, sehingga Polri turun tangan dengan mulai menangkap pengelola pinjol ilegal.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, saat ini terdapat 107 pinjol legal dan 3.365 pinjol ilegal yang sudah ditutup. Namun, sebagian server
(peladen) pinjol ilegal ini berada di luar negeri, sehingga bisa dengan mudah muncul kembali dengan nama yang berbeda.
Oleh karena itu, kata dia, selain menutup website pinjol ilegal, pemerintah juga perlu menindak pengelolanya secara pidana.
"Kita apresiasi atas semua langkah yang telah dilakukan OJK, Polri, dan pemerintah atas semua langkah yang telah dilakukan,” puji Gobel.
Namun, menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu, selain tindakan represif, juga harus diiimbangi dengan tindakan kuratif.
"Harus ada solusi untuk menyelesaikan akar masalahnya secara cepat, mudah, dan mendekat,” lanjut politisi Partai NasDem itu.
Gobel, mengutip data Bank Indonesia bahwa outstanding untuk usaha mikro pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021 turun 22,94 persen, dari Rp286,755 triliun menjadi Rp220,973 triliun.
“Hal ini tentu memprihatinkan dan harus menjadi perhatian kita. Padahal pada periode yang sama untuk skala usaha kecil dan menengah naik, masing-masing 15,9 persen dan 9,03 persen,” katanya.
Legislator dapil Gorontalo itu menilai, secara keseluruhan pembiayaan untuk UMKM masih tergolong kecil, mencapai 19,6 persen dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan perbankan.
Bahkan jika menggunakan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurut dia, rasio kredit yang diterima UMKM baru 7 persen. Jauh lebih kecil dibanding Malaysia dan Thailand.
“Padahal 99,9 persen usaha di Indonesia adalah sektor UMKM, dengan mayoritas sektor UMKM itu adalah usaha mikro, yaitu 98,68 persen. UMKM juga menyerap 89 persen tenaga kerja serta kontribusinya terhadap PDB mencapai 57,8 persen. Jadi peran mereka sangat besar bagi perekonomian nasional,” kata Gobel.