- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa pihaknya dan Menteri Pendidikan , Kebudayaan,Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) akan bertemu untuk membahas polemik kenaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa universitas.
Pertemuan tersebut kemungkinan akan dilaksanakan minggu ini. Namun untuk jadwalnya belum jelas pasti kapan pemanggilan itu.
Perwakilan BEM SI dari Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Maulana Ihsan Huda mengungkapkan bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) di kampusnya meningkat hingga 500 persen.
Baca Juga: Polemik Kenaikan UKT Beberapa PTN, Ketua Komisi X DPR RI Sebut Kebijakan Ini Sedikit Ugal-Ugalan
Selain itu, pihak rektorat juga tidak ada memberikan jawaban apapun atas tuntutan mahasiswa terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Agung Luki Praditya juga mengungkapkan bahwa biaya perkuliahan di kampusnya meroket tinggi. Bahkan untuk Fakultas Kedokteran (FKUNS), mengalami kenaikan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di atas delapan kali lipat.
Fakultas Kedokteran tahun sebelumnya Rp 5juta. Dan hari ini 2024, Ikatan Pengembangan Institusi (IPI) nya jadi Rp 200 juta, naiknya 8 kali lipat kata Agung Luki Praditya.
Baca Juga: Aliansi BEM SI Wakilkan Protes Kenaikan UKT, Anggota DPR Komisi X: Kenaikannya Tak Manusiawi
Untuk kebidanan tahun sebelumnya Rp 25 juta, hari ini di Universitas Sebelas Maret ketika masuk kebidanan IPI paling rendah adalah Rp 125 juta yang mana naiknya lima kali lipat, kata Agung.
Dede Yusuf menyebutkan bahwa Komisi X DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) yang akan mengurus soal biaya pendidikan.
Dede Yusuf sebagai politikus dari Partai Demokrat itu mengatakan , kenaikan UKT di sejumlah kampus di Indonesia memang tidak wajar.
"Panja tersebut akan bekerja selama tiga hingga empat bulan untuk memeriksa komponen-komponen apa saja yang memang harus UKT dinaikkan, tetapi pihaknya akan mendorong revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 sebagai langkah terdekat," katanya.
Dede Yusuf pun mengatakan pada pemerintahan mendatang agar alokasi anggaran pendidikan 20 persen paling tidak dikelola Kementrian Pendidikan itu 50 persennya sekitar Rp 300 triliun.
Hingga saat ini Dede Yusuf mengaku belum mengetahui penyebab utama naiknya biaya UKT di sejumlah universitas.