- Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa perguruan tinggi negeri telah mengalami kenaikan. Hal ini mengundang protes dan perdebatan dari berbagai pihak terutama mahasiswa dan orang tua.
Masalah ini juga mengundang komentar dari Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Syaiful Huda.
Dilansir AntaraNews, Syaiful Huda menyampaikan, biaya kuliah yang terjangkau bagi generasi muda untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
"Meskipun pendidikan tinggi bersifat tersier, namun saat ini urgen dibutuhkan, mengingat Indonesia mempunyai target mewujudkan Indonesia Emas di 2045," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dikutip AntaraNews pada Jumat (17/5).
Menurutnya, Indonesia sudah menerapkan mandatory spending sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan an Belanja Negara (APBN) untuk dunia pendidikan, sehingga ia menilai seharusnya tidak perlu membuat biaya pendidikan semakin tinggi seperti yang terjadi saat ini.
Ia menyebutkan, alokasi biaya sektor pendidikan di Indonesia sebesar Rp. 665 Triliun dari APBN tahun 2024.
“Maka agak aneh ketika komponen biaya pendidikan dari peserta didik kian hari meroket, padahal alokasi anggaran pendidikan dari APBN juga relatif cukup besar,” ujarnya.
Syaiful Huda juga menganggap kebijakan kenaikan UKT bersifat sedikit ugal-ugalan.
Dikutip dari Detik.com, Syaiful mengambil contoh di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang mengalami kenaikan UKT mencapai 350% meskipun kabar terbaru besaran kenaikan UKT tersebut telah direvisi.
Alasan lain mengapa ia menyebut kenaikan UKT ini ia anggap ugal-ugalan karena kebijakan tersebut dilakukan di tengah proses kegiatan belajar mahasiswa berjalan.
Syaiful Huda menambahkan, untuk mengatasi masalah kenaikan UKT makan Komisi X perlu membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan yang diharapkan mampu memastikan biaya pendidikan di Indonesia menjadi terjangkau bagi generasi muda.
Panja pembiayaan pendidikan merupakan salah satu bentuk pengawasan DPR terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Panja tersebut akan bekerja 3-4 bulan.