- Kunci jawaban PKN kelas 8 berikut dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII edisi 2021 karya Muhammad Sapei, dkk. Kurikulum Merdeka.
Kunci jawaban PKN kelas 8 Uji Kompetensi Bab 3 halaman 68 ini memuat materi tentang tata negara dan pemerintahan.
Kunci jawaban PKN kelas 8 Kurikulum 2013 ini pun menjadi bahan evaluasi untuk menelaah tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut.
Uji Kompetensi
Cermatilah peristiwa-peristiwa di bawah ini. Lalu, tuliskan pendapatmu untuk menjawab persoalan yang diajukan.
1. Seorang ketua RT bersilang pendapat dengan para tokoh masyarakat di tempatnya perihal tata kelola iuran keamanan warga. Sebagai pelaksana eksekutif di tingkat RT, ketua RT tersebut merasa lebih berhak untuk memutuskan dibanding para tokoh masyarakat. Bila kalian dimintai pendapat, apa pendapat kalian sebagai solusi dari persoalan di atas?
Kunci jawaban: Ketua RT sebagai orang yang bertanggung jawab di lingkungan tersebut, sehingga wajar dirinya merasa lebih berhak memutuskan suatu hal terkait tata kelola keamanan warga yang menjadi salah satu tanggung jawabnya. Namun alangkah baiknya, Ketua RT juga melibatkan tokoh masyarakat yang bijaksana dalam memberikan nasihat, saran, dan kritiknya demi lingkungan yang aman dan nyaman di wilayah tersebut. Dengan begitu, hasil keputusan tetap di tangan Ketua RT dengan tanggung jawab penuh melaporkan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran kepada warga, termasuk tokoh masyarakat.
2. Seorang ketua bidang OSIS mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Ketua OSIS. Sebagai pucuk pimpinan organisasi, ketua OSIS merasa dilangkahi. Ketua OSIS menuding ketua bidang tersebut tidak paham organisasi. Jika kalian menjadi ketua bidang lainnya, bagaimana cara kalian memutuskan persoalan di atas?
Kunci jawaban: Ketua Bidang memang seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua OSIS dan Ketua Bidang lain jika acara ataupun kegiatan juga berhubungan erat dengan bidang lainnya. Ketua Bidang dapat dikenakan sanksi jika melanggarnya, mulai dari sanksi tegur hingga sanksi diberhentikan dari jabatan yang diukur dari besarnya dampak yang ditimbulkan. Ketua OSIS juga harus tegas dan selalu bijaksana dalam mengambil keputusan, serta tidak asal menuding atas perbuatan Ketua Bidang. Selalu ada dua sisi yang patut diamati dengan jelas oleh para ketua tersebut agar organisasi mereka tidak rapuh.
3. Pada awal kemerdekaan, pada mulanya beberapa Daerah Swapraja enggan menyatakan kesetiaan dan bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Setelah melalui proses diskusi yang panjang, barulah Daerah-daerah Swapraja itu bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Menurut analisis kalian, apa faktor yang memberatkan Daerah Swapraja bergabung dengan Negara Republik Indonesia? Apa pula faktor yang menyebabkan Daerah Swapraja akhirnya bersedia bergabung dengan Negara Republik Indonesia?
Kunci jawaban: Daerah Swapraja adalah wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri, seperti daerah khusus dan daerah istimewa. Daerah Swapraja tadinya enggan bergabung dengan Negara Republik Indonesia, sebab setelah masa penjajahan Indonesia masih belum stabil sistem pemerintahannya. Kemudian, Daerah Swapraja bergabung dengan Negara Republik Indonesia karena sadar akan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa di Indonesia dan melihat bahwa sistem pemerintahan sudah relatif stabil.