bdadinfo.com

Gubernur Sumbar Instruksikan Perbankan Alokasikan KUR untuk Masyarakat Tertinggal - News

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat memimpin rapat singkronisasi alokasi CSR Perbankan se Sumatera Barat di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Kamis, 19 Januari 2023.

- Pemprov Sumbar mendorong perbankan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat di nagari tertinggal. Hal ini dimaksud dalam rangka mengentaskan nagari tertinggal di provinsi itu.

Berdasarkan data Indek Desa Membangun (IDM) tahun 2022, saat ini ada sebanyak 28 desa dan nagari tertinggal di Sumbar yang menjadi sasaran bersama untuk diangkat statusnya dari posisi tertinggal menjadi maju, salah satu solusinya adalah melalui peran aktif perbankan untuk permodalan usaha.

Baca Juga: Siap Siap Cair Puluhan Juta! Ini Cara Daftar KUR BRI 2023 Online Lewat HP serta Syarat Lengkapnya

"Kita mendorong peran aktif dari bank pemerintah dan swasta melalui fasilitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit lainnya, untuk diperbantukan khusus kepada masyarakat di nagari tertinggal," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat memimpin rapat singkronisasi alokasi CSR Perbankan se Sumatera Barat di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Kamis, 19 Januari 2023.

Menurut Mahyeldi dengan keterlibatan perbankan di nagari tertinggal, diyakini akan memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat, menekan dominasi praktik rentenir serta dapat mempercepat pengentasan nagari/desa dari status tertinggal menjadi maju, inilah yang menjadi harapan dari salah satu program unggulan Pemprov. Sumbar tahun 2021-2026.

Baca Juga: Andre Rosiade: Lewat Holding BUMN Ultramikro, 1,8 Juta Nasabah KUR Mikro Naik Kelas

"Saya kira perbankan pasti sudah punya konsep dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat, namun tidak ada salahnya jika 6 % dari total dana kredit tersebut dialokasikan khusus untuk nagari tertinggal," ujarnya.

Disamping itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Yusri menyampaikan terkait akses terhadap perbankan, saat ini sudah banyak tersedia layanan mobile di berbagai desa dan nagari di Sumbar.

Namun untuk akses pembiayaan memang harus dilakukan di kantor induk, karena harus melalui berbagai tahapan-tahapan administrasi. Hal ini perlu tersosialisasi secara jelas, termasuk dengan program pembiayaan apa saja yang tersedia, agar masyarakat dapat merencanakan sebelum berkunjung.

"Saat ini kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima, salah satu contohnya melalui layanan perbankan mobile, untuk pembiayaan bisa kita akses melalui kantor induk terdekat," tutupnya. (*)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat