- Dalam perkembangan politik terkini, Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengeluarkan pernyataan yang menyoroti sikap Presiden Joko Widodo yang tidak netral terhadap Pilpres 2024.
Denny Indrayana menegaskan bahwa sikap tersebut semakin membahayakan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia.
Dalam wawancara eksklusif dengan media, Denny Indrayana mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh keputusan-keputusan politik yang tidak berpihak pada netralitas hukum.
Baca Juga: AS dan Taiwan Menandatangani Perjanjian Perdagangan meski Oposisi dari Tiongkok
Menurutnya, pilihan-pilihan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dengan memanfaatkan kasus hukum untuk kepentingan politik, dapat merusak integritas sistem peradilan dan berdampak negatif pada keadilan dalam Pilpres 2024.
"Hukum tidak boleh diterapkan secara diskriminatif, memilih dan memilah kasus. Memukul lawan oposisi sambil merangkul kawan koalisi adalah praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan," tegas Denny Indrayana.
Denny Indrayana juga menyoroti pentingnya menjaga integritas hukum dalam membangun suatu bangsa.
Baca Juga: Arsenal Dekati Xavi Simons, PSV Minta Bayaran Tinggi Hingga Pecahkan Rekor Klub
Ia mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW yang marah ketika ada usulan untuk mengurangi hukuman kepada anak kepala suku Makhzumiyah. Rasulullah bersabda,
"Penyebab binasa dan hancurnya suatu bangsa adalah karena hukum yang diterapkan secara diskriminatif," ujar Denny.
Lebih lanjut, Denny Indrayana mengingatkan pentingnya penerapan hukum yang adil dan tegas kepada semua pihak, ia mengutip pernyataan Rasulullah tentang anaknya.
Baca Juga: RR Beri Klarifikasi Cerita Farah, Wanita yang ditelantarkan Suami hingga Masuk ke Rumah Sakit Jiwa
"Seandainya Fatimah Binti Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya," kata Denny.
Dalam konteks politik saat ini, Denny Indrayana berpendapat bahwa tindakan "cawe-cawe" yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni memperalat kasus hukum demi kepentingan politik, dengan membubarkan koalisi lawan dan menghalangi pencalonan Anies Baswedan, sangat berbahaya.