.jpg)
PADANG, -- Kota Padang yang sebelumnya darurat bencana banjir, pada 2019 belum akan membangun embung karena tidak masuk dalam anggaran tahun ini. Setidaknya, Kota Padang membutuhkan 24 embung untuk bisa mengatasi banjir di Kota Padang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang, Fatriarman Noer mengatakan, saat ini Kota Padang belum mempunyai lahan yang bisa langsung dibangun embung.
"Karena kita tidak mempunyai lahan, jadi harus ada pembebasan lahan terlebih dahulu. Namun, saat ini belum ada dianggarkan," kata Fatriarman kepada Haluan, kemarin.
Meski begitu, kata Fatriarman, Kota Padang memang membutuhkan embung untuk bisa menampung air dan menuntaskan permasalahan banjir di Kota Padang. "Kita kan belum tahu, sekarang baru awal tahun. Mana tahu kita bisa mendapatkan anggaran dari pusat, sehingga bisa membangun embung secepatnya," ujarnya.
Ia mengatakan, sembari menunggu dana, pihaknya akan turun ke lapangan untuk melihat lokasi yang bisa digunakan untuk membangun embung. "Kami juga sudah mendapatkan rekomendasi dari ahli terkait tempat pembangunan embung. Tentunya kami akan melihat daerah yang memang pembebasan lahannya aman dan sesuai dengan lokasi yang direkomendasikan," ucapnya.
Sebelumnya, pakar Hidrologi, Teknik Tanah dan Air Universitas Andalas, Isril Berd mengatakan, panen dengan menangkap air dilakukan dengan embung atau waduk kecil, ketika hujan air akan masuk ke waduk dan disimpan di sana, lalu dapat diteruskan ke dalam tanah atau dialirkan ke daerah pertanian.
“Setelah diteliti ada 24 embung yang bisa dibuat dan bisa memperbaiki hutan. Dalam kajian forum DAS, ada empat ribu hektare lahan yang harus dipulihkan. Jika ini semua dibuat, maka 1.000 meter kubik air tidak akan menyebabkan banjir,” katanya.
Ia mengatakan, pembuatan 24 embung ini sudah sering dipresentasikan dihadapan pemko dan pemprov. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Namun Isril menegaskan, faktor yang paling utama dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah keterlibatan semua pihak dalam menjaga lingkungan, seperti membuang sampah, pembersihan drainase dan gotong royong.
"Jujur, ketika banjir di Alai Parak Kopi kemarin, saya merasa sangat sedih. Karena saya berpikir, apabila pejabat terkait mendengar saran dari kami. Mungkin kejadian ini tidak akan terjadi," ujarnya.
Ia mengatakan, daya tampung sungai sudah terbatas dan tidak mampu lagi menampung air luapan yang ribuan meter kubik tersebut. Akibatnya, mereka yang tinggal atau bermukim di sekitar muara sungai berpeluang merasakan banjir, karena melimpahnya volume air ke kiri dan kanan sungai. Persoalan tentang drainase, juga menjadi faktor pendukung terjadinya banjir, karena drainase sebagai penampung kelebihan air disaat hujan lebat.
"Tapi, drainase yang dibuat belum cukup menampung kelebihan air. Malahan masih banyak jalan-jalan yang akan tergenang ketika hujan terjadi. Hal itu karena lubang saluran masuk air di drainase di Kota Padang dibuat sangat kecil,” ujarnya. (h/mg-mal)