PESISIR SELATAN, - Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar berkunjung ke Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di Jakarta guna menemui Direktur Penanganan Insfratruktur Darurat, Yufe, Kamis (13/6).
Pada pertemuan dengan pihak BNPB itu, Bupati Rusma Yul Anwar didampingi Kepala Pelaksanaan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan, Doni Gusrizal.
"Insya Allah dalam waktu dekat akan di lakukan verifikasi lapangan oleh BNPB terkait proposal pengajuan perbaikan Insfratruktur yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi 7 Maret lalu," kata Bupati Rusma Yul Anwar usai pertemuan tersebut.
Baca Juga: BPBD Kota Pariaman Lakukan Pembersihan Area Lokasi Pohon Tumbang
Disebutkan, pertemuan itu dilakukan dalam rangka perbaikan dan pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan beberapa bulan lalu.
Sebelumnya, Bupati Rusma Yul Anwar bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga telah melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.
"Ya, saya bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan juga telah melakukan audiensi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Marga dan Dirjen SDA terkait percepatan perbaikan Infrastruktur yang rusak akibat banjir 7-8 Maret 2024," katanya.
Baca Juga: Atlet Muda Agam Merajai O2SN SMK se-Sumatera Barat
Pada kesempatan itu pihaknya menyampaikan langsung semua Infrastruktur yang rusak ke Dirjen Bina Marga, Irigasi dan Sungai ke Dirjen SDA akibat bencana banjir dan tanah longsor.
"Ya, kita menyampaikan langsung semua Infrastruktur yang rusak ke Dirjen Bina Marga, Irigasi dan Sungai ke Dirjen SDA akibat bencana banjir dan tanah longsor. Kita berharap hal ini menjadi perhatian serius dari Kementerian PUPR," ucap bupati.
Dikatakan lebih lanjut, untuk penanganan sarana dan prasarana air minum dan rehab rumah disampaikan ke Dirjen Cipta Karya. Untuk total usulan perbaikan pasca bencana banjir dan tanah longsor sebesar Rp 575.000.000.000,-
"Kita berharap kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dapat menyetujui usulan penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang diajukan tersebut," kata bupati.***