bdadinfo.com

Ketua DPD RI Hadiri Buka Puasa bersama Sultan dan Masyarakat di Keraton Kasepuhan Cirebon - News

Ketua DPD RI LaNgalla memenuhi undangan untuk buka puasa bersama Sultan Kasepuhan Cirebon dan masyarakat sekitar.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti hadir memenuhi undangan buka puasa bersama Sultan Kasepuhan Cirebon, Sultan Sepuh Aloeda II R. H. Rahardjo Djali dan masyarakat Cirebon, Sabtu (8/4/2023).

Buka puasa bersama dilakukan di Rumah Kulon Keraton Kasepuhan Cirebon.

LaNyalla didampingi Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol dan Kapusperjakum Andi Erham.

Baca Juga: LaNyalla Minta Penyidik Masuk Usut Skandal Rp349 T: Harus Dibongkar

Hadir juga Raja Karaton Sumedang Larang, PYM Sri Radya HRI Lukman Soemadisoeria, Sultan Banjar Pangeran Cevi Yusuf Isnendar dan Raja Muda Kabaena, Yurisman Star.

Ketua DPD RI menyampaikan kehadirannya di Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan komitmen dirinya dalam memperjuangkan eksistensi dan keberadaan kerajaan dan kesultanan di Indonesia.

"Di bulan yang baik ini, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke Keraton Kasepuhan Cirebon. Kami di DPD RI masih berusaha terus memperjuangkan kerajaan dan kesultanan Nusantara agar mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah," jelasnya.

Baca Juga: Terima Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia, LaNyalla Dorong Peningkatan Prestasi Atlet

Dalam kesempatan itu, LaNyalla kembali menegaskan bahwa DPD RI selalu membuka diri kepada Raja dan Sultan Nusantara dalam menyalurkan aspirasi.

"Beberapa waktu lalu saya berkeliling Indonesia mendatangi satu per satu Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Itu merupakan bagian dari komitmen DPD RI sebagai wakil dari stakeholder di daerah," ucap dia.

LaNyalla juga menyinggung perjuangan DPD RI dalam melakukan perbaikan total sistem bernegara dengan kembali kepada disain yang dirumuskan para pendiri bangsa.

Baca Juga: LaNyalla Minta ESDM Konsisten Tolak Pengalihan PI Blok Migas Bulu ke Perusahaan Kanada

Menurut LaNyalla, hanya sistem itulah yang menjamin tercapainya kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

"Satu-satunya jalan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, hanya dengan kembali ke UUD 1945 naskah asli. Setelah kembali ke naskah asli, baru kemudian dilakukan penyempurnaan dengan teknik adendum," katanya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat