- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti penyelidikan terkait dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan sistem pemilu.
Hal ini disampaikan oleh Kapolri dalam Rapat Koordinasi Nasional yang diadakan di Jakarta Selatan pada hari Selasa 30 mei 2023.
Dalam pernyataannya, Kapolri Listyo mengacu pada arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) agar polemik terkait dugaan kebocoran putusan MK dapat diselesaikan dengan tuntas.
Baca Juga: Polri Pastikan Promotor Tak Terlibat Kasus Penipuan Tiket Konser Coldplay
Kapolri menyatakan kesiapannya untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan guna mengungkap kejelasan terkait peristiwa tersebut.
"Menurut arahan Menko Polhukam, agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, jika situasi memungkinkan, kami akan melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk menerangkan peristiwa yang terjadi. Saat ini, kami sedang merapatkan langkah-langkah yang dapat kami laksanakan guna mengungkap seluruh fakta secara jelas," ujarnya.
Kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu merupakan masalah serius yang mempengaruhi integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Oleh karena itu, tindakan tegas dan cepat diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Kapolri Listyo juga menekankan pentingnya kerja sama antara kepolisian dengan lembaga terkait, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses penyelidikan.
Keterbukaan dan transparansi menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran dan menjaga kepercayaan publik.
Hingga saat ini, belum ada informasi rinci mengenai perkembangan penyelidikan ini. Namun, diharapkan bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian akan memberikan hasil yang memuaskan dalam mengungkap kejadian kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam menangani kasus ini, Kapolri Listyo dan jajarannya berkomitmen untuk bertindak profesional, obyektif, dan tidak memihak.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga integritas lembaga kepolisian serta memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.