News - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok Asfurina menyatakan masih ada sekitar 11 ribu penduduk Kabupaten Solok Selatan (Solsel) yang belum tercover layanan JKN-KIS dari target Universal Health Coverage (UHC) 95 persen.
Di Solsel capaian UHC per Agustus 2022 baru sekitar 88,64 persen. UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses pelayanan kesehatan.
BPJS melakukan Sosialisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Hotel Pesona Alam Sangir bersama Bupati yang diwakili Sekdakab Syamsurizaldi dan OPD serta Camat dan Wali Nagari se- Solok Selatan, Senin 22 Agustus 2022
Baca Juga: Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditangkap Polisi di Solok Selatan, Berbekal Laporan Masyarakat
Sesuai instruksi Presiden kegiatan ini merupakan upaya kolaborasi bersama untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS.
"Masih ada data kependudukan yang belum valid sehingga berdampak pada pemutusan kepesertaan BPJS Kesehatan. Kami berharap kepada semua stakeholder terkait untuk bisa melakukan validasi data secara berkelanjutan," katanya.
Pihaknya mengaku bahwa cakupan kepesertaan JKN KIS di Solsel sekitar 88,64 persen.
Baca Juga: Berkat Aplikasi Teknologi, Solsel Terbaik 5 Nasional Disiplin Kerja ASN
"Artinya ada sekitar 11 ribu lagi masyarakat yang belum tercover dari target UHC sebesar 95 persen," sebutnya.
Selain itu juga masih ada peserta JKN yang menunggak iuran sehingga butuh dukungan dari Wali Nagari dan Pemkab Solsel supaya peserta tidak menunggak agar kepesertaan tidak di non aktifkan dan bisa mendapatkan layanan kesehatan.
Terpisah, Sekdakab Solsel, Syamsurizaldi mewakili Bupati menyatakan bahwa pihaknya menyadari sosialisasi masih belum menyentuh beberapa sasaran, untuk itu dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat butuh sinergitas, kolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan nagari.
"Kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi progul kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026. Kita ingin memberikan asuransi kesehatan melalui sekema yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber lain yang sah," sebutnya.
Dia mengatakan tahun ini Pemkab Solsel telah memberikan tambahan kuota kepesertaan sebanyak 2.500 orang.
"Kami minta Wali Nagari dan perangkat membantu mempercepat proses validasi data JKN-KIS. Dengan tujuan masyarakat Solsel terjamin pelayanan kesehatan serta pemerintah daerah. Perlu kolaborasi dan sinergi serta koordinasi," katanya.