- Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutuskan Partai Ummat tidak lolos Pemilu 2024. Sebagai respons, Partai Ummat merasa sengaja disingkirkan KPU.
Partai Ummat yang didirikan Amien Rais tidak dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual KPU untuk ikut Pemilu 2024. Jadinya Partai Ummat tidak lolos Pemilu 2024.
Nah Partai Ummat tak lolos Pemilu 2024, Sambo keras ingatkan soal kezaliman dan politik membahayakan. Yuk simak selengkapnya informasinya.
Baca Juga: 3 Rekomendasi Laptop Murah Merk Asus Yang Wajib Kamu Beli
Partai Ummat tegas melawan atas keputusan KPU yang menetapkan mereka tidak lolos Pemilu 2024.
KPU yang diduga singkirkan Partai Ummat diperkirakan atas intervensi kekuatan politik besar yang tidak senang dengan eksistensi partai bentukan Amien Rais itu.
Nah Sambo mengatakan sikap KPU tak loloskan Partai Ummat artinya ini wujud kezaliman.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas CPO, PT USM Pasaman Barat Pasang Listrik Premium PLN
"Di balik ini semua, dalam politik apa yang tidak mungkin. Ini partai oposisi yang cukup dapat simpati rakyat yang berbahaya dan sebagainya mungkin saja, (Partai Ummat) jangan lahir dulu. Ada politik membahayakan dari pihak tertentu, maka (Partai Ummat) harus diselesaikan dulu, itu sesuatu yang mungkin," jelas Sambo yang dikenal sebagai Ustaz Ansufri Idrus Sambo dikutip dari Instagram @partaiummatofficial, Kamis 15 Desember 2022.
Sambo mengatakan banyak ormas yang mendukung Partai Ummat sebagai korban penyingkiran dari KPU.
"Ada beberapa sahabat kita, ormas lainnya yang berikan dukungan salah satunya dari Parmusi, hari ini keluarkan rilis solidaritas antarormas. Mungkin nanti akan banyak yang muncul, sebab ini bagian dari kezaliman, mesti kita lawan, demokrasi akan mati, demokrasi sudah sekarat kalau tidak memberikan perlawanan siapa yang akan melawan," jelas Sambo yang menjabat Sekretaris Majelis Syura Partai Ummat.
Baca Juga: Hasil Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024, PSI Nomor 15 Partai Gelora Nomor 7
Buntut dinyatakan tidak lolos Pemilu 2022, Partai Ummat meminta tiga tuntutan ke KPU.
Pertama, menuntut seluruh hasil verifikasi yang telah dlakukan KPU terhadap partai baru dan partai non parlemen. Segera audit tim independen.