Pemkab Pesisir Selatan Dorong OPD Lakukan Berbagai Upaya untuk Pengendalian Inflasi
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kemendagri setiap hari Senin, pukul 08.00 WIB, Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Carnavian.
Kegiatan tersebut di adakan secara online dan diikuti oleh Kementerian Lembaga Pusat terkait, Sekretaris Daerah Mawardi Roska, SIP mewakili Bupati bersama Tim Inflasi Pemerintah Daerah Pesisir Selatan yang terdiri dari unsur Forkopimda, Bagian Perekonomian, BPS Pesisir Selatan dan OPD terkait, di ruang Vidcon PCC Painan, Senin (13/2).
Mawardi Roska mengatakan, "Secara nasional inflasi pada bulan Januari 2023 sebesar 5,28% (year on year), lebih rendah dibanding bulan Desember 2022 yaitu 5,51%. Hal ini disampaikan Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan," katanya.
Baca Juga: Raffi Ahmad Posting Mama Amy Akan Menjalani Operasi, Ucapan Doa Mengalir Deras dari Sahabat
"Kabupaten Pesisir tidak menghitung angka inflasi, tetapi perkembangan harga dapat dilihat dari indeks perubahan harga yg dihitung setiap minggu. Jika dilihat Indeks Perubahan Harga (IPH) Kabupaten Pesisir dalam minggu ini sebesar 1,47%, jauh lebih baik atau lebih rendah dari Pusat. Komoditi pangan yang memberikan andil perubahan harga yaitu cabe merah (0,156), minyak goreng (0, 094) dan bawang merah (0, 032), " jelasnya.
Menurut Mawardi Roska, Pemerintah Daerah Pesisir Selatan terus mendorong Organisasi Perangkat Daerah terkait (OPD) untuk terus melakukan berbagai upaya konkrit pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan.
" Diantaranya pemantauan harga pangan komoditi penting setiap hari, gelar operasi pasar murah kerja sama dgn BULOG, bantuan bibit tanaman pangan dan hortikulltura, bantuan bibit ternak, bantuan alsintan, bantuan mesin dan alat penangkapan ikan, perbaikan serta pembangunan jalan usaha tani," ujarnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Jokowi Mempertahankan Kekuasaan dengan Penipuan Politik
Selain itu katanya, upaya pembinaan kelompok-kelompok usaha masyarakat tani dan pembudidaya ikan dalam rangka pemberdayaan penyaluran BLT APBD.
" Selanjutnya juga melaksanakan pencanangan gerakan menanam, serta rapat-rapat evaluasi bersama tim teknis pengendalian inflasi daerah sebagai bahan evaluasi, " pungkasnya. ***