BATAM, - Retaknya hubungan antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wagub Marlin Agustina semakin berlarut-larut. Berbagai emlen masyarakat pun mulai menyorotinya.
Seperti yang diungkapkan Zamzami A Karim, seorang akademisi dari STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, kondisi itu tidak boleh dibiarkan berkelanjutan.
Dia mengatakan, tidak mungkin Gubenur bisa bekerja sendiri dalam mengelola pemerintahan daerah. Namun harus melibatkan wagub.
“Jangankan bekerja sendiri, ada wakil gubernur saja terkadang gubernur belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada bersama tim-tim pendukungnya. Jadi harus bekerja bersama,” ujarnya seperti dikutip dari Haluankepri.com, Kamis (19/8/2021).
Dia mengingatkan, retaknya hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri itu berpotensi menghambat pelayanan publik dan target pencapaian program pembangunan daerah ke depan.
Dia mengatakan, pelibatan wagub serta pembagian tugas dan kewenangan, jelas menjadi solusi dalam mengatasi ketidakharmonisan tersebut.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebenarnya sudah mengatur tentang pembagian tugas dan kewenangan antara kepala dan wakil kepala daerah.
“Memang, undang-undang tidak menyebutkan secara khusus mengenai pembagian tugas dan wewenang, seperti misalnya ada dinas tertentu yang di bawah wagub. Melainkan, wagub membantu gubernur dalam menjalankan tugasnya. Juga tidak ada ketentuan wagub harus menghadap gubernur dalam jangka waktu tertentu. Namun jelas, memang perlu ada koordinasi,” kata Zamzami.
Menurut dosen STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang itu, konflik atau pecah kongsi antara kepala dan wakil kepala daerah berpotensi terjadi tanpa adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Apalagi jika mereka berasal dari koalisi partai politik yang berbeda.
“Ini tidak terlepas dari kompetisi itu. Tapi ketika kita terima sebagai pejabat publik, harus pandai-pandai memisahkan (lepas dari kepentingan partai politik). Karena gubernur dan wakil gubernur sudah menjadi milik publik,” kata Zamzami.
Selain itu, Zamzami juga menyarankan kepada partai politik pengusung Gubernur Ansar (Golkar) dan Wakil Gubernur Marlin (Nasdem) untuk bisa duduk bersama. Sehingga komunikasi antara gubernur dan wagub bisa terbangun lagi dengan baik.
“Perlu ada komunikasi tersendiri antara masing-masing parpol pengusung, terutama Golkar dan Nasdem. Karena saya tengok, dua partai ini dengan konflik gubernur dan wagub, mereka justru memainkan. Seharusnya kedua partai ini membangun kesepakatan kembali,” pungkasnya.
Sementara, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kepulauan Riau Muhammad Syahid Ridho menyayangkan dengan sistuasi yang terjadi antara Gubernur Ansar Ahmad dan Wagub Marlin Agustina.
Dia menilai yang terjadi saat ini sebenarnya adalah masalah komunikasi.
"Saya secara pribadi juga cukup sedih, karena seharusnya masalah ini tidak perlu sampai meluas. Hanya masalah komunikasi dan harusnya dapat segera diselesaikan," kata Ridho.
Dia mengingatkan, saat ini masih banyak masalah yang menjadi tantangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Terutama masalah pandemi Covid-19 dan juga ekonomi yang perlu penanganan ekstra agar dapat segera terselesaikan.
"Masyarakat butuh langkah konkret untuk menyelesaikan masalah saat ini dampak dari pandemi Covid-19. Kalau ada masalah segera selesaikan, kasihan masyarakat pasti sedih melihat hal ini," katanya.