bdadinfo.com

Ini Deretan Kontroversi Ridwan Kamil saat Menjabat Gubernur Jawa Barat: Pernah Nepotisme! - News

Ridwan Kamil Saat Menjabat Sebagai Gubernur Jawa Barat Periode 2018 - 2023. (dok. Pemprov Jawa Barat)

Semasa menjabat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dikenal sebagai sosok yang bersahaja, santai dan memiliki gaya kepemimpinan penuh canda.

Namun, di balik kesuksesan Ridwan Kamil menjabat Gubernur Jawa Barat, tidak lepas dari kontroversi hingga diprotes masyarakat.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut seretan kontroversi Ridwan Kamil semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga: Tol Tebingtinggi Sudah Nyambung ke Siantar Bisa Tembus Danau Toba Cuma 1,5 Jam dari Kota Medan

  1. Nepotisme dalam Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP)

Pada awal kepemimpinannya, Ridwan Kamil pernah mendapatkan gelombang protes utama dari sekelompok masyarakat setempat karena membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat.

Salah satu kelompok masyarakat yang turut memprotes adanya TAP Jabar ini, yaitu Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB).

Menurut Pekat IB, hal itu tidak sesuai dengan Undang –Undang dan Kepgub yang tidak dipublikasikan secara terbuka dan disampaikan kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat.

Selain itu, di dalam TAP memang terdiri dari beberapa orang yang merupakan bagian dari tim sukses Ridwan Kamil selama Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018.

Baca Juga: Warganet Ramai-Ramai Mau Menangis Gegara Postingan Ridwan Kamil Ini: Ada yang Bakal Jadi Duta, Nih!

Ridwan Kamil juga dianggap melakukan nepotisme karena terdapat anggota keluarga yang terlibat dalam pembentukan TAP, yakni adiknya, Elpi Nazmuzzaman.

Ridwan Kamil menyebut bahwa pembentukan tim tersebut didasari karena akan kebutuhan.

Ridwan Kamil menyebut ia membutuhkan nasihat selama memimpin Jawa Barat, Sehingga Tim TAP tidak akan dibubarkan hingga berakhirnya masa jabatan di 2023.

  1. Pembangunan monumen COVID-19

Pada saat pandemi yang melanda seluruh wilayah Indonesia termasuk di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bergerak cepat untuk melakukan penanganan dengan menambahkan rumah sakit dan tempat isolasi mandiri di beberapa tempat.

Kemudian skema pentahelix mulai dilakukan untuk penanganan pasien COVID-19 yang terjangkit virus tersebut, sehingga kebutuhan oksigen yang sempat langka pada saat itu bisa dipenuhi.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat