- Pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Jembatan antara Pulau Buton dan Pulau Muna saat ini hanya menunggu proses pelaksanaan.
Pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Muna dan Pulau Buton belum dapat terealisasi hingga tahun 2024.
Informasi ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yang menunjukkan bahwa eksekusi pembangunan jembatan tersebut baru direncanakan pada periode tahun 2025-2030. Dengan demikian, proyek tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih lanjut sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Progres Signifikan Pembangunan Jembatan Pandansimo di DIY, Sudah Tertancap Sejumlah Pilar Penopang
“Pembangunan jembatan antara Pulau Muna dan Pulau Buton tidak dapat dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Rencananya, pembangunan jembatan ini baru akan dilaksanakan pada tahun 2025 ke atas,” kata Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara J Robert.
Rencana investor untuk pengerjaan Jembatan Buton dan Muna, menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, mencakup tiga opsi.
Pertama, pendanaan dari pihak negara. Kedua, melibatkan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Dan ketiga, menggunakan investasi pinjaman luar negeri.
Namun, Ridwan mengungkapkan bahwa kemungkinan besar pembangunan jembatan ini belum dapat dilaksanakan menggunakan keuangan negara, begitu pula dengan opsi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
“Investor pertama yang merupakan negara, dalam konteks ini mengalami kesulitan keuangan, terutama dengan proyek pembangunan Infrastruktur Kunci Nasional (IKN). Oleh karena itu, pilihan untuk mencari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menemui hambatan,” ucap Ridwan.
“Sebagai alternatif, fokus sekarang adalah mencari investasi dengan pinjaman lunak dari luar negeri. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung pengerjaan proyek Jembatan Buton dan Muna,” lanjut Ridwan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar ini terus berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memastikan kelancaran rencana pengerjaan jembatan antara Pulau Buton dan Pulau Muna. Dengan kerjasama dan sinkronisasi antara pihak legislatif dan eksekutif, diharapkan proyek tersebut dapat berjalan dengan efisien dan sukses.
“Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melibatkan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, dengan frekuensi hampir setiap minggu untuk membahas proyek pembangunan jembatan. Fokus utama adalah mencari negara yang bersedia memberikan bantuan lunak,” sambung Ridwan.