- Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian SH MH mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 secara virtual via zoom meeting bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pejabat negara dan kepala daerah se-Indonesia, Senin (13/02) di aula eksekutif kantor bupati setempat.
Mendagri Tito Karnavian saat memimpin rapat tersebut menyampaikan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren yang sangat baik di awal tahun 2023 ini yang mana angka inflasi nasional berada di 5,28%, ini menunjukkan kerja sama antara daerah dengan pusat cukup baik.
Dari itu Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja pemerintahan di daerah.
“Setiap presiden Jokowi berkunjung ke lapangan, beliau pasti akan ke pasar untuk mengecek langsung harga-harga. Beliau agak bergembira saat berkunjung minggu lalu ke Medan Sumatera Utara, harga-harga relatif terkendali dan ketersediaan bahan pangan relatif baik. Demikian pula halnya di Lhokseumawe Aceh, inflasi 4,98% selain bahan pangan tersedia, harga juga relatif stabil,” sebutnya.
Dari data BPS yang di paparkan oleh Plt. Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa M. Habibullah bahwa inflasi bulan Januari 2023 (m – to – m) sebesar 0,34% yang tersebar pada enam wilayah di Indonesia, yaitu Sumatera tertinggi di Kota Gunung Sitoli sebesar 1,87%, Jawa tertinggi di Kota Cirebon 1,17%, Kalimantan tertinggi di Kota Singkawang 0,45%, Sulawesi tertinggi di Luwuk 0,74%, Maluku-Papua tertinggi di Kota Sorong 0,96% dan untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara inflasi tertinggi di waingapu 1,16%.
Usai mengikuti rakor, Wakil Bupati Richi Aprian mengatakan, ada beberapa langkah yang dilakukan guna mengatasi inflasi daerah, dan itu ada yang sudah dilakukan dan ada yang belum seperti yang sudah koordinasi dengan daerah penghasil komoditi, rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pangan dan pencanangan gerakan menanam.
Beberapa hal yang perlu lagi dilakukan, ungkap Wabup, seperti sidak ke pasar-pasar terkait distribusi agar tidak ada penahanan barang, operasi pasar, mendapatkan informasi daerah yang mengalami surplus komoditi, menjaga pasokan, memberikan bantuan transportasi dan merealisasikan BTT.
“Kita Tanah Datar sebagai daerah produsen, dari itu kita perlu melakukan langkah-langkah pendataan informasi daerah-daerah yang mengalami surplus komoditi karena ini juga menyangkut dengan subsidi transportasi,” ucapnya.
Wabup juga berharap terkait kegiatan menanam adanya keterlibatan OPD maupun institusi TNI dan juga Polri serta pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanam berbagai sayuran, buah dan kolam ikan melalui kegiatan PPKK dengan kelompok-kelompok dasawismanya.
Pada kesempatan yang sama Kabag Perekonomian Masni Yuletri sebagai liding sektor rakor tersebut menyampaikan untuk kegiatan operasi pasar sudah tersedia anggarannya dan untuk produsen tetap menjual sesuai harga pasar.
Menyinggung harga pasar yang tinggi dikatakannya, ini diakibatkan rantai pemasaran yang cukup panjang, dengan adanya operasi pasar nanti produsen tidak dirugikan dan konsumen dapat membeli dengan harga yang sesuai.***