- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Komisi VIII DPR-RI sosialisasikan pengelolaan dan pengawasan keuangan haji di Bukittinggi, Jumat 17 Maret 2023.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi VIII DPR-RI, John Kenedy Azis menyebutkan, dalam pengelolaan dana haji, pihaknya dari DPR-RI selalu memberikan pengawasan.
"Kami dari DPR selalu secara terus menerus mengawasi pengelolaan dana oleh BPKH. Jadi saya pastikan uang di BPKH pasti aman," ujarnya.
Baca Juga: Kampanyekan Toleransi Beragama! Chelsea Gelar Buka Puasa Ramdhan di Stamford Bridge Tanggal Segini
Pernyataan John Kenedy Azis tersebut bertujuan untuk menepis isu yang berkembang terkain pengelolaan dana haji oleh BPKH.
Ia menerangkan, dana haji yang telah terkumpul saat ini dari sekitar 5.300 ribu orang tetap dipergunakan untuk kepentingan calon jamaah haji.
"Sekarang dana yang dikelola Rp168 triliun. Pengelolaan Rp10 triliun sampai Rp12 triliun setahun dengan azas mamfaat dan dikelola secara profesional," ucapnya.
Baca Juga: Heboh! Bayi Lagi-laki Ditemukan Terbungkus Kain Batik di Lubuk Basung Agam
Dana yang dikelola tersebut disebar ke berbagai sektor muamalah agar keuntungan dari dana tersebut dapat dipergunakan untuk subsidi biaya haji calon jamaah.
"Dari pengelolaan itu, keuntungannya digunakan untuk subsidi biaya perjalanan haji. Karena biaya haji itu sangat mahal, lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah," tegasnya.
Dilain sisi, Dewan Pengawas BPKH, Dawud Arif Khan mengatakan, dana ratusan triliun yang dikelola saat ini bersumber dari setoran calon jamaah haji.
Selain itu, dana tersebut juga telah diakumulasikan bersama keuntungan dari azas mamfaat dan dana abadi umat yang telah dikelola oleh BPKH.
"Dana itu dari setoran (calon) jamaah, selain itu ada dana azas mamfaat yang telah terkumpul karena tahun 2020 dan 2021 tidak ada (calon) jamaah haji yang berangkat, dari situ kita punya tabungan," ucapnya.