- Pencopotan Kombes Teguh Triwantoro dari jabatan Kabid Propam Polda Kaltara oleh Kapolda Irjen Pol Daniel Adityajaya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik menimbulkan kontroversi.
Wasekjen PB HMI M Nur Latuconsina pun angkat bicara dan meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kompolnas melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pelanggaran tersebut.
"Jangan dibiarkan jadi bola liar, mau kemana dibawa kasus ini kalau terus menjadi santapan publik. Kita minta Kapolri dan Kompolnas lakukan pemeriksaan terhadap Kombes Teguh," katanya. Rabu, (26/4/2023).
Lanjut Nur, banyak pendapat dan asumsi yang beredar di publik yang belum tentu kebenarannya. Saat ini netizen berpendapat bebas tanpa fakta yang benar.
Belum lagi, beber Nur, dimana Eks Kabid Propam Polda Kaltara tersebut memberikan keterangannya dihadapan Kapolda bahwa hidup menjadi macan ditengah kambing yang memakan rumput.
"Inikan tidak memperlihatkan jiwa kesatria, seorang anggota Kepolisian. Kalau memang tidak salah, ya ajukan saja pembelaan di internal atau Komite Etik Polri. Gak perlu sok jago menentang pimpinan di publik," ucap Wasekjen PB HMI tersebut.
Baca Juga: Bawa Aspirasi Rakyat, HMI Demo Tolak Kenaikan BBM di DPRD Sumbar!
PB HMI melihat dan berdasarkan data yang diterima, diduga ada pelanggaran disiplin dan etik yang dilakukan oknum berpangkat Kombes tersebut.
Dimana, SP2HP yang ditujukan ke pendumas di Bid Propam yang beredar, disebutkan bahwa Eks Kasatreskrim Polres Bulungan Iptu MK terbukti bersalah berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan awal.
"Loh inikan aneh bin ajaib," ucapnya.
Seharusnya, lanjut Nur, di dalam pasal 1 angka 23 Peraturan Kepolisian No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, terduga pelanggar dinyatakan terbukti bersalah setelah melewati sidang KKEP. Dan kalau perkara oknum anggota kepolisian masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan gelar perkara, maka sifatnya adalah rekomendasi.
Rekomendasi itu apakah dapat atau tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Dan pelanggarannya dengan kategori, ringan, sedang atau berat.
"Bukan sebaliknya, menyatakan terbukti bersalah, padahal belum diputuskan oleh KKEP. Inikan kita bertanya, ada apa, apa ada yang pesan?," tanya Nur.