- Fraksi Partai Demokrat menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan di Sidang Paripurna DPR RI. Demokrat meminta RUU Kesehatan ini menyesuaikan aspirasi publik.
"Meski sudah diputuskan pada tingkat satu, mestinya dibuka kembali untuk mendapatkan masukan dari publik," kata Anggota DPR RI Herman Khaeron kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.
Herman Khaeron mengakui, pihaknya ikut menyetujui RUU Kesehatan ini di badan legislasi. Namun saat rapat di Komisi IX DPR atau tingkat 1 pada Senin 19 Juni 2023, menyatakan penolakan untuk langsung dibawa ke sidang paripurna.
"Sejak awal dari badan legislasi, kami sudah menyetujui,” ujar Herman Khaeron.
Ia menegaskan pihaknya meminta penundaan pengesahan RUU Kesehatan. Sebab, publik berharap transparansi dan penjelasan terkait pasal-pasal yang dimuat di RUU tersebut.
"Supaya DPR itu benar mewakili keinginan rakyat, bukan keinginan pemerintah," tegasnya.
Baca Juga: Cawe-cawe Jokowi Dibayar dengan Meroketnya Kepuasan Publik
Demokrat menolak bersama PKS. Sementara fraksi lainnya menyatakan setuju. Empat fraksi seperti PDIP, PPP, PAN, dan Gerindra menyatakan setuju tanpa catatan dan tiga fraksi lain yaitu Golkar, NasDem, dan PKB menyetujui dengan catatan.
Dari total sembilan fraksi, sebanyak empat fraksi antara lain PDIP, PPP, PAN, dan Gerindra menyetujui secara penuh pengesahan RUU Kesehatan. Tiga fraksi lain yaitu Golkar, NasDem, dan PKB menyetujui dengan catatan.***