- 1000 rumah warga miskin di Sumbar bakal dialiri listrik gratis PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar.
Tujuan dimaksud dalam rangka mendukung Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun 2023 Bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Program BPBL merupakan program bantuan Pasang Baru listrik untuk masyarakat miskin bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi serta memenuhi listrik berkeadilan di sejumlah sudut negeri yang belum terjamah.
Baca Juga: Elpisa Putra Bahagia, Rumahnya Kini Tak Lagi Beralaskan Tanah Berkat YBM PLN Sumbar
Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.
PLN UID Sumbar serentak dengan PLN UID Aceh dan PLN UID Riau dan Kepulauan Riau adakan Kick Off Penyambungan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Senin, 17 Juli 2023.
Agenda Kick Off ini menandai dimulainya Penyambungan BPBL di 3 unit kerja PLN tersebut serta menunjukkan komitmen PLN untuk menuntaskan mandat pemerintah.
Baca Juga: Berkat Program Sagasaja, Dua Warga Kota Pariaman Lulus Kuliah Ikatan Dinas di IT PLN
Hadir langsung Budiarto Hari Purnomo, Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Dirjen Ketenagalistrikan, Dinas ESDM Provinsi Sumbar yang diwakili oleh Inzudin, seluruh manajemen di lingkungan PLN UID Sumbar, UID Aceh, dan UID Riau dan Kepulauan Riau, serta seluruh mitra pelaksana penyambungan Program BPBL Tahun 2023.
General Manager PLN UID Sumbar, Eric Rossi Priyo Nugroho menyampaikan, bahwa setiap calon penerima bantuan BPBL akan mendapat penyambungan baru listrik secara gratis. Penerima juga dibebaskan dari biaya Sertifikasi Laik Operasi atau SLO hingga biaya pengisian token listrik perdana 100ribu rupiah.
‘’PLN UID Sumbar dimandatkan oleh pemerintah untuk menyambung 1000 rumah. Seluruh penerima BPBL tersebut akan menjadi pelanggan PT PLN dengan daya 900 Volt Ampere. Ini merupakan bakti PLN bersama Kementerian ESDM mewujudkan energi berkeadilan,’’ sampai Eric.
Eric menyebutkan, calon penerima BPBL akan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejateraan Sosial atau DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, berdomisili di daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T), atau memenuhi kriteria sebagai calon Penerima BPBL yang divalidasi oleh kepala desa atau pejabat yang setara.
Eric berharap, semua lini dapat bahu membahu mensukseskan Program Penyambungan BPBL Tahun 2023.
‘’Khususnya bagi mitra penyambungan kami, komitmen dan integritas Bapak Ibu sekalian adalah tumpuan kami. Kami percaya, Bapak Ibu mitra sekalian dapat menjalankan teknis di lapangan sesuai prosedur program dan kontrak kerjasama yang telah disepakati,’’ lanjutnya. ***