– Beberapa bulan terakhir, serangan siber yang marak telah mencuri perhatian dunia maya.
Di tengah gemuruh ini, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumatera Barat, Siti Aisyah tampil sebagai pahlawan modern dengan respons luar biasa terhadap ancaman serangan siberi.
Siti Aisyah membuka tabir atas lonjakan serangan siber yang tak terkecuali menerjang Sumatera Barat atau Sumbar, bahkan melanda situs-situs pemerintah daerah.
Baca Juga: BMKG: 3 Wilayah di Sumatera Barat Masih Diguyur Hujan Lebat, Padahal Daerah Lain Sudah Cerah
Kejadian ini disertai oleh gelombang konten judi online yang meresahkan.
Siti Aisyah, melalui portal Pemprov Sumbar, dengan mantap menyuarakan komitmen kuatnya dalam menghadapi tantangan ini.
Dirinya mngungkapkan bahwa Dinas Kominfotik Sumbar tidak tinggal diam. Pihaknya mengambil langkah tegas berupa penyelidikan menyeluruh untuk merunut akar masalah serangan siber ini.
Baca Juga: Pawai Flower Festival yang Diselenggarakan di Kota Semarang Mendapat Antusias dari Masyarakat
"Kami memahami urgensi situasi ini dan tengah bekerja keras untuk mengatasi permasalahan ini," tegas Siti Aisyah dari situs Pemprov Sumbar.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Kominfotik menjelaskan bagaimana mereka telah berupaya keras dalam menghadapi tantangan ini.
Langkah-langkah proaktif telah diambil. Tim keamanan siber internal Diskominfotik bekerja bersama Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), bergerak cerdas dengan mengamankan kerentanan sistem yang dapat diincar oleh entitas yang tidak berwenang.
Tak hanya itu, tindakan tegas juga ditempuh dalam menangani konten judi online yang meresahkan. Situs yang diserang segera diambil tindakan takedown, diperbaiki, dan dipulihkan. Selain langkah-langkah teknis, Siti Aisyah tak luput membahas solusi strategis.
Pemindahan website OPD Pemprov Sumbar ke Pusat Data Nasional Kementerian Kominfo RI menjadi salah satu langkah krusial.
Adapun lantkah ini berkaitwn erat dengan tujuan menyeluruh untuk memanfaatkan infrastruktur nasional yang lebih kokoh dalam mengamankan data dan operasi pemerintah daerah.