Jakarta, - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur telah disetujui oleh delapan fraksi di DPR RI.
"Ibu Kota Negara baru namanya Nusantara dan itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR," kata Presiden Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.
Hal ini diungkap Jokowi, disela-sela acara pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022 secara "hybrid" di Jakarta Timur.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyinggung bahwa wacana pemindahan ibukota telah ada pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
Baca Juga: Jokowi Pastikan Kepala Otorita IKN Bukan Kader Parpol: Ahok Tersingkir, Ridwan Kamil Terkuat
Pada saat itu lokasi calon Ibu kota berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Jonggol, Jawa Barat, namun semuanya batal karena terjadi pergolakan politik.
"Supaya kita juga tahu, masalah ibu kota baru, IKN. IKN Nusantara, kenapa ini dilakukan pemindahan ini? Ini sudah dimulai, gagasan besarnya sejak tahun 1957 oleh Bung Karno, tetapi karena ada pergolakan sehingga direm oleh Bung Karno tahun 1957, sudah diputuskan di Palangkaraya," ungkapnya.
Jokowi kemudian memaparkan beberapa alasan pemindahan Ibu Kota Negara.
Menurutnya, selama ini perputaran uang dan ekonomi hanya terfokus di Pulau Jawa. Padahal, menurut dia, Indonesia mempunyai belasan ribu pulau.
Baca Juga: UU IKN: Paling Lambat 15 April, Jokowi Boleh Tunjuk Langsung Kepala Otorita
"Sehingga magnetnya semua ada di Jawa. Orang mau kerja lari ke Jawa, khususnya Jakarta. Karena magnet ekonomi ada di sini," ujar Jokowi.
"Kalau magnetnya ada Jakarta, ada Nusantara, magnetnya akan ada dua. Bisa ke sini, bisa ke sini. Artinya, perputaran ekonomi tidak hanya di Pulau Jawa," sambung Jokowi.
Alasan lain menurut Jokowi, populasi penduduk Indonesia saat ini masih terrpusat di Jawa. Oleh karena itu Ia berharap pemindahan IKN bisa mengikis masalah ketimpangan populasi
"Oleh sebab itu, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, tidak terjadi ketimpangan jumlah populasi, kemudian kita eksekusi, kita putuskan, yang namanya IKN yang baru, Nusantara," ujar Jokowi.