Jakarta, - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan melantik kepala otorita yang akan memimpin ibu kota negara (IKN) pada pekan depan.
Lebih lanjut, mantan walikota Solo tersebut memastikan orang yang dipilih sebagai kepala otorita ibu kota negara (IKN) Nusantara bukan dari kader partai.
“Mungkin minggu ini (ditentukan), minggu depan sudah kita lantik, non partai" ujar Jokowi di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (22/2).
Seperti yang diketahui, dalam UU IKN yang baru disahkan ini disebutkan bahwa Presiden Jokowi berhak menunjuk langsung Kepala Otorita IKN Nusantara beserta Wakil Kepalanya (Waka).
Baca Juga: UU IKN: Paling Lambat 15 April, Jokowi Boleh Tunjuk Langsung Kepala Otorita
“Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR” Bunyi ayat I Pasal 9 UU IKN
Namun, dalam kasus ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, penunjukan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) akan dilakukan secara langsung oleh presiden.
Penunjukan itu tak perlu mendapat persetujuan DPR, meski Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengamanatkan presiden berkonsultasi dengan DPR dalam mengangkat dan memberhentikan Kepala Otorita IKN.
"Iya (tidak perlu persetujuan DPR), terutama untuk yang pertama kali ini. Toh sudah ada kesepakatan dengan DPR bahwa ini harus segera (ditunjuk)," kata Wandy kepada wartawan, Senin (21/2/2022).
Baca Juga: Fix! Ini Syarat Wajib bagi Kepala Otorita IKN dari Presiden Jokowi
Seperti yang diketahui, dalam UU IKN juga disebut bahwa Jokowi wajib menentukan kepala dan wakil kepala Otorita IKN Nusantara selambat-lambatnya dua bulan setelah UU IKN diundangkan.
Dengan kata lain, Jokowi hanya punya waktu hingga 15 April 2022 untuk mengumumkan nama pemimpin ibu kota negara baru.
Sebelumnya, beberapa nama mencuat sebagai kandidat calon kepala otorita IKN.