- Hasil pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 telah selesai dilakukan.
KPU secara resmi mengumumkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo - Gibran yang unggul dalam pemilu 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024.
Dengan ditetapkannya pemenang pemilu tahun 2024 ini, kubu nomor urut 1 dan 3 merasa dirugikan, sehingga mengajukan sengketa hasil perhitungan suara ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam perkara menggugat hasil pemungutan suara ini melibatkan banyak pihak termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas KPU (Bawaslu).
Tim kuasa hukum penggugat, yaitu paslon yang kalah dalam pemilihan umum membawa perkara ini karena diindikasikan terdapat kecurangan yang telah dilakukan oleh tergugat yakni paslon yang memenangkan pemilu 2024.
Gugatan-gugatan yang dilancarkan oleh pasangan Amin dan Ganjar - Mahfud sama-sama menonjolkan bukti kecurangan yang memuluskan jalan Prabowo-Gibran untuk memenangkan pilpres tahun ini.
Salah satu gugatan yang dilayangkan oleh timnas Amin dan Ganjar-Mahfud adalah soal pembagian bansos dimasa tenang yang dilakukan oleh pemerintah.
Bansos yang menjadi ciri khas Presiden Jokowi yang dilakukan sesaat sebelum dilakukan Pemilihan Umum dinilai sebagai bentuk kampanye terselubung dan membuat rakyat jadi lebih memilih pasangan yang merupakan anak dari pak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini, menjadi hal yang kurang etis menurut pasangan nomor urut 1 dan 3 karena momentum pembagian bansos memiliki dampak yang besar terhadap pemilih atau pendukung mereka.
Baca Juga: Riau Sibuk Bikin Memori! Pemprov Bakal Bangun Hotel Termegah di Slipi Jakarta, Lokasinya...
Pembagian bansos atau bantuan sosial bagi warga yang kurang mampu juga dinilai memiliki nominal yang fantastis.
Meskipun nominal tersebut untuk kesejahteraan masyarakat miskin, namun kubu penggugat menginginkan kejelasan lebih detail terkait dana bantun sosial melalui menteri keuangan.