- Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit akhirnya segera dikucurkan kementerian keuangan setelah sempat tertunda ful sawit tersebut segera akan ditransfer pada Agustus mendatang 2023.
Provinsi Riau sebagai daerah penghasil sawit akan mendapatkan belontoran dana dalam jumlah terbesar di Indonesia menyusul Kalimantan Tengah.
Adapun total DBH kelapa sawit yang akan dibagikan pemerintah pusat mencapai Rp3,4 triliun dimana peruntukannya dipakai untuk memperbaiki jalan-jalan daerah yang terdampak operasi distribusi produk sawit.
Baca Juga: LaNyalla Mahmud Bahas Resep Anti Negara Gagal
Dirjen Perimbangan Keuangan kepada Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan meski anggaran itu telah disiapkan namun untuk eksekusi proses pencairannya harus menunggu restu Presiden Joko Widodo.
Melalui peraturan pemerintah atau PP ia optimis landasan aturan untuk pencairan DBH sawit itu bisa ditekan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat dengan demikian proses pencairannya bisa mulai dilakukan pada awal Agustus 2023.
Wakil Menteri Keuangan menambahkan pemanfaatan DBH sawit sebagian besar untuk memperbaiki jalan-jalan daerah yang rusak akibat dilalui truk-truk produk sawit.
Baca Juga: Mengenal Masjid Tertua di Sumatera Barat, Masjid Gadang Balai Nan Duo yang Sudah Berumur 200 Tahun
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan DBH sawit akan dibagikan ke 350 pemerintah daerah di 30 provinsi setiap daerah paling tidak akan mendapatkan satu miliar.
Sumber dana dari DBH ini adalah pungutan ekspor atau pe dan bea keluar atau BK sawit besarnya porsi dbh sawit minimal 4 persen dan dapat disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Sebelumnya pemerintah melalui kementerian keuangan akan mulai mencairkan dana bagi hasil DBH sawit pada bulan Juni 2023 lalu.
Baca Juga: Mengenal Danau Singkarak, Danau Terbesar di Sumatera Barat yang Memamerkan Keindahan Alam Memesona
Untuk tahap pertama kemudian dilanjutkan tahap kedua pada Oktober 2023 mendatang namun penyaluran dbh sawi tahap 1 ini mundur dari jadwal yang direncanakan yakni bulan Mei 2023.
Hal tersebut terjadi karena saat ini Pemerintah masih melakukan konsultasi dan merampungkan rencana Peraturan Pemerintah rppdb sawit rencana awalnya tahap pertama akan dicairkan sebanyak 50 persen.