- Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan secara resmi mengumumkan deklarasi Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada tanggal 2 September 2023.
Langkah ini mengguncangkan konfigurasi koalisi partai politik menjelang Pemilu 2024. Sebelumnya, Anies Baswedan didukung oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
Di sisi lain, Prabowo Subianto diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Baca Juga: Ragam Pangan Bergizi Jadi Menu Lomba Kreasi Pangan B2SA Kota Medan: Sikat Stunting!
Namun, setelah deklarasi Anies-Cak Imin, Partai Demokrat secara tegas mencabut dukungannya untuk Anies sebagai calon presiden.
"Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024," kata Sekretaris Majelis Tinggi PD, Andi Mallarangeng.
Reaksi lain juga mewarnai perubahan ini. PKS menyatakan tetap mendukung Anies, tetapi belum memberikan dukungan eksplisit untuk Cak Imin.
Baca Juga: Eksplorasi Keindahan Sumatera Barat, Menantangnya Bukit Guguak Sarai yang Belum Tersentuh
Sementara itu, PKB keluar dari barisan koalisi pendukung Prabowo dan beralih menjadi pendukung Anies.
"PKB sudah mengambil keputusan, dan tadi malam Pak Muhaimin sudah menghubungi kami terkait keputusan PKB keluar dari koalisi Prabowo," kata Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
Selain itu, Partai Bulan Bintang (PBB) baru-baru ini mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo pada awal September 2023.
Baca Juga: Peletakan Batu Pertama, Pembangunan Gedung TK/PAUD Desa Sikapak Timur Kota Pariaman Dimulai
"Kami sudah berdiskusi dan memutuskan bersama Dewan Pimpinan Pusat PBB untuk mencalonkan Bapak Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada tahun 2024," kata Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra.
Dengan dinamika politik ini, pada awal September 2023, konfigurasi koalisi partai politik nasional berubah sebagai berikut: